DPR RI angkat suara terkait ancaman aksi lanjutan mahasiswa yang akan turun ke jalan untuk demonstrasi. Elemen mahasiswa ancam demontrasi jika belum ada realisasi dari tuntutan sebelumnya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan komisi terkait akan menindaklanjuti tuntutan aksi mahasiswa dan mengawal komitmen pemerintah.
Menurut Saan, berbagai tuntutan mahasiswa, khususnya terkait kenaikan harga Pertamax dan kelangkaan BBM bersubsidi sudah jadi perhatian pemerintah.
Apa yang menjadi komitmen pemerintah kan tentu juga harus dikawal ya,”
kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Politikus Nasdem itu menyampaikan persoalan BBM tak bisa dilepaskan dari situasi global. Menurutnya, dinamika geopolitik internasional ikut memengaruhi kondisi energi di Indonesia.
Ini semua juga bukan hanya semata-mata faktor domestik, kan tentu ada faktor-faktor global ya. Dan, semua juga tahu dan paham bahwa terkait dengan kondisi ini juga ada faktor global yang sangat berpengaruh,”
ujarnya.
Maka itu, saat mahasiswa menyampaikan tuntutannya di DPR, pimpinan parlemen langsung menghubungkan mereka dengan Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia.
Nah, maka ketika mahasiswa mempertanyakan soal itu, kan juga langsung dihubungkan dengan pemerintah, dengan Menteri ESDM Pak Bahlil,”
kata Saan.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah telah berkomitmen menjawab tuntutan masyarakat. Meskipun penyelesaiannya dipengaruhi kondisi global, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah.
Saan memastikan Komisi XII DPR akan mengawal komitmen yang disampaikan Kementerian ESDM terkait persoalan BBM.
Dalam hal ini saya yakin karena ESDM itu ada di Komisi XII. Komisi XII pasti akan mengawal terkait dengan apa yang menjadi komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM Pak Bahlil,”
ujar Saan.
Selain itu, DPR juga akan mengawasi pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Saan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang sudah menyampaikan rencana penataan ulang program tersebut. Hal itu termasuk efisiensi anggaran yang diklaim mencapai Rp70 triliun.
Makanya menyampaikan ada penghematan sekitar Rp70 triliunan dan tentu Komisi IX juga akan mengawal terkait dengan soal komitmen pemerintah dalam hal ini BGN terkait dengan soal tata kelola MBG,”
tutur eks politikus Partai Demokrat itu.
Saan menyampaikan DPR akan terus mengawal berbagai komitmen pemerintah. Selain itu, menyampaikan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Jadi, saya sekali lagi, DPR akan terus berusaha mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah sambil juga tetap menyampaikan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat,”.
ujarnya.
