Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh hanya berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah dan DPRD harus dilibatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Trubus Rahadiansyah, pola pengelolaan MBG yang terlalu tersentralisasi membuat banyak persoalan di daerah tidak tertangani secara optimal. Padahal, kepala daerah dan DPRD lebih memahami kondisi lapangan serta memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program.
Jujur, pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat menurut saya. Segala sesuatu yang sifatnya di daerah, kan SPPG ini ada di daerah, nah itu harusnya kepala daerah. Kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini,”
kata Trubus Rahadiansyah dalam keterangannya, Jumat, 26 Juni 2026.
Dikatakan Trubus, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat setempat.







