Hubungkan Whistleblower ke Sistem KPK: Bos Danantara Emoh Bancakan Proyek Raksasa BUMN

“Karena kami mau BUMN ke depan betul-betul dikelola dengan baik dan sesuai dengan tata kelola yang ada,”

kata Doni.

Doni juga membahas mengenai penyusunan standar operasional prosedur, pelatihan antikorupsi, termasuk peningkatan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga pembentukan kerja sama yang lebih formal antara kedua lembaga.

“Ini menunjukkan komitmen dari Danantara bahwa pengelolaan BUMN ke depan harus dilakukan dengan transparan,”

ucap dia.

Gerak Cepat

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menyambut baik wacana Danantara menghubungkan seluruh whistleblower system BUMN dengan KPK. Langkah itu dapat mempercepat proses jika ada dugaan pelanggaran dan segera diverifikasi oleh lembaga antirasuah.

“Seluruh whistleblowing system BUMN harus terkoneksi dengan sistem KPK, sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-pilih. Biarkan nanti KPK yang memilah laporan tersebut terkait tindak pidana korupsi, perdata, atau persoalan lainnya,”

kata Aminudin.

Komisi Antirasuah juga mendorong agar Danantara dan BUMN mengantongi sertifikasi antikorupsi, serta ahli Corruption Risk Assessment (CRA). Langkah itu menjadi penting sebab dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi sejak dini.