Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar, meyoroti pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Adinda menyinggung pembangunan nasional tak boleh hanya berfokus pada persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) tetap harus jadi perhatian utama pemerintah.
Kalau saya juga sempat baca, indeks persepsi korupsi kita juga menurun. Sebenarnya, masih mampukah negara ini untuk bisa meningkatkan indeks demokrasi, indeks korupsi juga bisa lebih membaik?”
kata Adinda kepada Owrite, Jumat, 17 Juli 2026.
Adinda menyoroti tren penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia yang dinilai jadi sinyal perlunya pembenahan tata kelola pemerintahan.
Ia mempertanyakan, apakah Indonesia masih mampu perbaiki kualitas demokrasi dan pemberantasan korupsi apabila perhatian publik maupun pemerintah hanya terpusat pada isu ekonomi.
Menurutnya, kebutuhan ekonomi masyarakat memang penting. Namun, pembangunan tak boleh dipandang hanya dari aspek kesejahteraan material semata.
Tapi, kan di balik itu juga, publik juga perlu paham. Nggak semuanya perlu dilihat untuk urusan perut saja,”
lanjut Adinda.
Adinda menambahkan, bahwa nilai moral, kualitas demokrasi, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa.
Menurut saya, penting meletakkan itu pada konteksnya,”
ujar Adinda.
Ia pun menyinggung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang pernah mengkritik kalangan intelektual di Jakarta. Menurut Adinda, narasi yang mengaitkan kelompok kritis dengan kepentingan asing merupakan wacana yang patut diwaspadai.
Intelektual Jakarta itu tidak peduli kepada nelayan, misalnya. Atau ini antek asing, menurut saya itu wacana yang berbahaya, yang muncul dari pemimpin,”
tutur Adinda.
Lebih lanjut, Adinda menyampaikan kritik yang disampaikan masyarakat maupun kalangan akademisi semestinya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Bukan malah diangggap sebagai ancaman.
Padahal, orang yang kritis itu kan juga demi kebaikan Indonesia. Bukan sekadar yang bilang Indonesia suram, lo pergi aja,”
kata Adinda.
Menurutnya, masyarakat yang peduli terhadap kondisi bangsa justru memiliki tanggung jawab untuk tetap mengawal jalannya pemerintahan dan mendorong perbaikan.
Di sisi lain, Adinda juga menyoroti hubungan antara pembangunan ekonomi, demokrasi, dan perlindungan HAM. Ia menilai ketiga aspek tersebut seharusnya berjalan beriringan, bukan dipertentangkan.
Nah, ini juga menarik, soal perut, HAM dan demokrasi. Karena misalnya, ngebandingin dengan Cina, Cina itu paling nggak suka kalau diprotes soal HAM. Karena menurut dia, ekonomi gua bagus kok,”
ujar Adinda.
