Pemerintah Indonesia berencana menerima hibah satu unit kapal induk Italian Ship (ITS) Giuseppe Garibaldi dari Italia.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelaskan penerimaan hibah Giuseppe Garibaldi sudah melalui kajian mendalam agar tak berubah jadi beban bagi negara di kemudian hari.
Terkait penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan, pemerintah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan kajian secara menyeluruh,”
kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Donny, alutsista yang diterima harus punya kualitas operasional yang baik. Selain itu, dukungan pemeliharaan serta suku cadang juga mesti memadai.
Layak digunakan dalam pertempuran, memiliki dukungan pemeliharaan dan suku cadang yang memadai, serta tidak membebani negara pada masa mendatang,”
ujarnya.
Donny bilang hibah tak semata diterima karena tersedia. Tapi, mesti sesuai dengan kebutuhan organisasi, doktrin operasi TNI, interoperabilitas antar matra, hingga kondisi geografis Indonesia.
Benar-benar memperhitungkan efektivitas operasional, kesiapan tempur, keselamatan personel, efisiensi pemeliharaan, dan keberlanjutan penggunaannya,”
jelas Donny.
Adapun Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kemhan Marsma TNI Haris Haryanto menyampaikan proses hibah telah berjalan cukup jauh. Parlemen Italia sudah menyetujui pemberian kapal tersebut kepada Indonesia.
Kemhan juga sudah menerima kajian dari TNI Angkatan Laut terkait penerimaan kapal induk tersebut dan kini meminta persetujuan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemhan telah membentuk tim pengkaji dan kemudian mengajukan permohonan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku,”
kata Haris.
Dia menjelaskan calon awak kapal juga sudah dikirim ke Italia untuk mengikuti persiapan operasional.
Meski kapal diperoleh tanpa biaya pembelian, pemerintah tetap harus mengeluarkan anggaran untuk proses refurbishment atau perbaikan serta pengiriman kapal ke Indonesia.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, penganggaran pembiayaannya sudah ada yang lebih khusus kepada proses refurbishment maupun proses untuk membawa ke Indonesia. Kalau untuk kapalnya berupa hibah murni,”
jelas Haris.
Dalam rapat itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tak hadir karena mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo di Istana Negara.
