Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dinilai belum menunjukkan terobosan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Hal ini membuat, Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marjinal di Kabinet Bayangan Khoirunnisa mempertanyakan gagasan besar apa yang akan diusung Kemen PPPA kedepannya.
Nah,kalau kementrian perempuan sendiri emang belum kelihatan mau ngapain gitu. Kan yang rame-rame nya kan cuma yang kemarin itu, waktu yang tabrakan kereta itu,”
kata Khoirunnisa.
Menurutnya, keberadaan kementerian yang secara khusus menangani isu perempuan ini bukan semata-mata untuk menunjukkan kalau ada lembaga pemerintah yang fokus pada perempuan.
Ia menyampaikan posisi kementan PPPA ini harusnya punya peran strategis dalam memastikan perspektif gender terintegrasi dalam seluruh kebijakan pemerintah.
Mengintegrasikan Perspektif Gender
Apalagi isu perempuan bersifat lintas sektor, sehingga tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja. Dalam hal ini, Kemen PPPA merupakan penggerak yang mendorong kementerian lain untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan kebijakan maupun penganggaran.
Pada dasarnya, kementerian yang menangani isu perempuan memiliki peran strategis untuk mendorong kementerian lain, misalnya agar perencanaan anggaran memiliki perspektif gender,”
ujarnya.
Khoirunnisa menilai saat ini fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Ia melihat bahwa isu perempuan masih sering kali muncul dalam konteks kegiatan seremonial, seperti peringatan Hari Ibu atau Hari Anak.
Namun saat ini cenderung bersifat seremonial, misalnya hanya muncul pada peringatan Hari Ibu atau Hari Anak. Hal ini tentu sangat disayangkan,”
katanya.
Khoirunnisa menegaskan bahwa Kemen PPPA seharusnya tidak hanya hadir pada momentum tertentu, melainkan harus punya gagasan yang mampu mendorong perubahan kebijakan secara berkelanjutan, seperti upaya memastikan perempuan memiliki akses yang lebih luas di bidang pendidikan, ekonomi, politik, serta perlindungan dari kekerasan.
