Sudah sekitar 20 bulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, namun kasus keracunan masih terus bermunculan.
Anggota DPR RI Charles Honoris menyebut hingga setidaknya sudah ada lebih dari 45 ribu kasus keracunan dalam pelaksanaan program tersebut.
Charles bahkan menyebut kasus keracunan MBG terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah sejak Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dan sejak Pak Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pun kalau kita pelajari hampir setiap hari terjadi kasus keracunan di berbagai kota di Indonesia, mungkin kecuali di hari-hari libur,”
kata Charles, Jumat 14 Agustus 2026.
Sistem Pengelolaan Dapur
Menurut Charles, salah satu solusi untuk meminimalisir kasus keracunan sekaligus potensi penyimpangan dalam program MBG adalah dengan mengubah sistem pengelolaan dapur.
Ia mendorong agar dapur MBG dikembalikan saja ke lingkungan sekolah dengan melibatkan kantin sekolah dan orang tua siswa.
Charles menilai persoalan dalam program MBG tidak hanya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di BGN, tetapi juga dapat muncul dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Termasuk, dalam proses distribusi makanan dari dapur SPPG ke sekolah-sekolah yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi karena makanan yang terlalu lama berada pada suhu ruang.
Ketika dibiarkan di suhu ruang lebih dari empat jam, maka risiko kontaminasinya juga semakin tinggi,”
ujarnya.
Charles menilai pencegahan kasus keracunan tidak cukup hanya dengan memperbaiki fasilitas dapur atau memenuhi persyaratan sertifikasi saja, tapi pola distribusi dan penyajian makanan juga harus diubah.
Kalau pola distribusinya masih seperti sekarang, pola pengadaan dan penyajian masih seperti sekarang, maka kasus-kasus keracunan menurut saya akan terus tetap terjadi,”
katanya.
Evaluasi Menyeluruh
Senada dengan Charles, politikus PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program MBG.
Menurut Djarot, evaluasi perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi, ketepatan sasaran, tata kelola, hingga kualitas menu makanan yang diberikan kepada siswa.
Dievaluasi terutama dari efisiensinya, ketepatan sasarannya, termasuk tata kelolanya, termasuk menunya,”
ungkap Djarot.
Ia menilai kasus-kasus keracunan yang terus terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan standarisasi makanan.
Keracunan ini menunjukkan kontrol yang masih kurang, sehingga perlu dievaluasi,”
ujarnya.
Djarot menegaskan bahwa makanan untuk siswa harus dipastikan higienis, bergizi, dan memenuhi standar keamanan pangan.
Ia juga mendukung keterlibatan kantin sekolah serta orang tua siswa dalam pengelolaan MBG. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat meningkatkan variasi menu sekaligus memberdayakan sumber daya lokal.
Sejak awal sudah kami usulkan agar dapur juga melibatkan kantin sekolah, serta ibu-ibu atau orang tua siswa,”
tambah Djarot.
