Klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah berhasil menangani bencana banjir di Aceh, gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dinilai perlu diuji dengan kondisi faktual di lapangan.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mempertanyakan ukuran yang digunakan pemerintah ketika menyatakan penanganan tiga bencana tersebut berhasil, sementara masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi dampak bencana.
Kita bisa mengetahui ada gempa di NTT yang kemudian sudah memakan korban ratusan nyawa, kerugian, berbagai gedung runtuh, dan lain-lain,”
katanya kepada Owrite, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Feri, penanganan bencana NTT belum sepenuhnya dapat dilepaskan dari persoalan yang masih dihadapi masyarakat terdampak. Setelah gempa NTT, Indonesia kembali menghadapi karhutla dengan skala luas, terutama di Kalimantan.
Belum tuntas bencana NTT, tiba-tiba kita dikejutkan dengan kebakaran hutan yang sangat luas, terutama di Kalimantan,”
ucapnya.
Feri menambahkan, hal yang menjadi perhatian justru pernyataan Presiden yang menyebut sejumlah bencana tersebut telah berhasil ditangani.
Klaim tersebut perlu dibandingkan dengan laporan dan kondisi yang disampaikan masyarakat di wilayah terdampak.
Sesuatu yang unik adalah bencana yang ada di hadapan kita kali ini dinyatakan dalam pidato Presiden telah berhasil ditangani,”
ujarnya.
Klaim Vs Realita
Lebih jauh dia menyoroti penanganan bencana di Aceh. Menurutnya, Presiden menyampaikan adanya keberhasilan dan perubahan di lapangan, tetapi gambaran tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pemantauan kelompok masyarakat sipil.
Apa yang dikerjakan pemerintah di Aceh sudah berhasil dan banyak perubahan yang terjadi, walaupun pidato itu berseberangan dengan pernyataan teman-teman masyarakat sipil yang melakukan pemantauan,”
jelasnya.
Sementara itu, Feri menilai respons pemerintah terhadap gempa NTT juga perlu dilihat secara utuh. Ia menyoroti waktu kunjungan Presiden ke NTT serta pernyataan Presiden yang memberikan apresiasi terhadap aparat yang terlibat dalam penanganan bencana.
Gempa di NTT sempat cukup lama Presiden merespons untuk mengunjungi NTT. Kemarin Presiden ke sana dan beliau mengatakan kerja sudah baik, bahkan memuji berbagai aparat dan berharap agar mereka bahkan diberikan berbagai award dari negara,”
ungkapnya.
Menurut Feri, pola serupa terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah bahkan disebut menyiapkan langkah khusus untuk menjangkau titik-titik api yang sulit ditangani dari darat.
Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan. Bahkan Presiden hendak merespons dengan langkah-langkah luar biasa, misalnya akan ada pasukan terjun payung yang akan menghampiri titik-titik api lalu kemudian menghentikannya,”
bebernya.
Namun, Feri mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah untuk menyimpulkan bahwa penanganan bencana telah berhasil.
Buat Feri, ukuran keberhasilan seharusnya dapat diuji melalui kondisi masyarakat dan persoalan yang masih berlangsung di daerah terdampak.
Pertanyaan besarnya adalah apa yang menyebabkan Presiden menyatakan berhasil dan apa alat ukurnya?,”
tanya Feri.
Kesenjangan
Dia menilai, terdapat kesenjangan antara narasi keberhasilan yang disampaikan dari pusat dengan kegelisahan masyarakat di berbagai daerah.
Kondisi tersebut, kata akademisi itu, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar klaim keberhasilan tidak berhenti pada pernyataan politik.
Bukankah banyak isu lain yang kita rasakan gagal ditangani oleh negara? Sementara apa yang terjadi di Jakarta itu berseberangan dengan berbagai kegelisahan yang terjadi di daerah, di Sumatera, di NTT, dan Kalimantan. Ini tidak berhasil ditangani, tetapi cerita tentang undang-undang perampasan aset lalu dikatakan berhasil,”
jelasnya.
Pemerintah perlu membuka indikator yang jelas untuk setiap klaim keberhasilan penanganan bencana. Sebab, keberhasilan tidak cukup diukur dari pidato atau pernyataan pemerintah, tetapi harus terlihat dari keselamatan warga, pemulihan kehidupan masyarakat, kondisi lingkungan, serta penyelesaian persoalan di lapangan.
