Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

DPR Sebut Anggaran BPS Rp6,4 Triliun Masih ‘Kurus’: Banyak Program Belum Masuk Pagu

Kekurangan dana membuat sejumlah program prioritas BPS tahun depan berpotensi tidak dapat berjalan secara maksimal.

1 menit
Sumber di Google
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (emedia.dpr.go.id)
Rika Pangesti

Oleh

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani berkata anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) sekira Rp6,4 triliun untuk 2027 belum cukup untuk menjalankan seluruh program prioritas. Maka harus ada tambahan anggaran guna mengakomodasi program kerja.

Anggaran BPS 2027 sebelumnya telah tercantum dalam nota keuangan.

“Dari rapat tersebut, BPS mendapatkan anggaran Rp6,4 triliun lebih. (Merujuk) anggaran tersebut, sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk,”

kata Lalu di gedung DPR, Rabu, 2 September 2026. 

Pincang

Kondisi tersebut membuat sejumlah program prioritas BPS tahun depan berpotensi tidak dapat berjalan secara maksimal. Lalu tidak merinci program apa saja yang belum masuk dalam pagu anggaran, namun kebutuhan anggaran dinilai semakin penting seiring pertambahan tugas BPS dalam pengelolaan data nasional.

Iklan

Terlebih, pemerintah tengah memperkuat BPS untuk mengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut menjadi salah satu pijakan dalam menentukan berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Lalu berpendapat penguatan BPS tidak cukup hanya melalui penambahan kewenangan. Dukungan anggaran juga diperlukan agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Problem Desil

Dalam rapat, Komisi X juga membahas persoalan data desil masyarakat. DPR meminta BPS melakukan pemutakhiran data dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai sumber data yang digunakan dalam penentuan desil.

Desakan tersebut muncul karena kesalahan data dapat berdampak langsung pada masyarakat. Warga yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa kehilangan akses karena terdaftar dalam desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Banyak kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan desil. Seperti bantuan-bantuan yang harusnya diterima, tetapi karena desil bermasalah akhirnya (bantuan) tidak diterima,”

kata Lalu.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asred

    Adi Briantika

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.