Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani berkata anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) sekira Rp6,4 triliun untuk 2027 belum cukup untuk menjalankan seluruh program prioritas. Maka harus ada tambahan anggaran guna mengakomodasi program kerja.
Anggaran BPS 2027 sebelumnya telah tercantum dalam nota keuangan.
“Dari rapat tersebut, BPS mendapatkan anggaran Rp6,4 triliun lebih. (Merujuk) anggaran tersebut, sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk,”
kata Lalu di gedung DPR, Rabu, 2 September 2026.
Pincang
Kondisi tersebut membuat sejumlah program prioritas BPS tahun depan berpotensi tidak dapat berjalan secara maksimal. Lalu tidak merinci program apa saja yang belum masuk dalam pagu anggaran, namun kebutuhan anggaran dinilai semakin penting seiring pertambahan tugas BPS dalam pengelolaan data nasional.
Terlebih, pemerintah tengah memperkuat BPS untuk mengelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut menjadi salah satu pijakan dalam menentukan berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Lalu berpendapat penguatan BPS tidak cukup hanya melalui penambahan kewenangan. Dukungan anggaran juga diperlukan agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik.
Problem Desil
Dalam rapat, Komisi X juga membahas persoalan data desil masyarakat. DPR meminta BPS melakukan pemutakhiran data dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai sumber data yang digunakan dalam penentuan desil.
Desakan tersebut muncul karena kesalahan data dapat berdampak langsung pada masyarakat. Warga yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa kehilangan akses karena terdaftar dalam desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Banyak kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan desil. Seperti bantuan-bantuan yang harusnya diterima, tetapi karena desil bermasalah akhirnya (bantuan) tidak diterima,”
kata Lalu.
