Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani menegaskan posisi politiknya sebagai oposisi dari kalangan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Upaya ini ia ambil lantaran fungsi parlemen saat ini dianggap tidak dapat diandalkan oleh rakyat.
Saya sebagai oposisi dari masyarakat biasa yang ingin sedikit banyak memperbaiki kinerja DPR sebagai pengontrol pemerintah yang mati sekarang ini. Minimal dari masyarakat sipil harus ada oposisi,”
kata dia kepada Owrite.id.
Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah pendukung Prabowo sejak eks militer itu mencalonkan diri dalam Pemilu–baik sebagai Wakil Presiden ketika berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri pada 2009 atau kandidat Presiden pada Pemilu berikut. Sebab, menurut Saiful, seorang kepala negara tak boleh memiliki kecacatan masa lalu.
Bukan hanya Pemilu 2024, sejak dulu saya tidak pernah dukung Prabowo. Itu jelas. Saya konsisten soal itu. Saya sudah bicara kepada publik, Pak Prabowo ini tidak layak untuk jadi presiden. Tidak memenuhi syarat,”
ujar Saiful.
Bagi dia, seorang kepala negara adalah orang yang terhormat. Artinya tidak ada cacat etik, moral, hukum, apalagi melanggar HAM. Bahkan, ketika Pilpres 2014 dan 2019, Saiful mendukung Jokowi karena kondisi “darurat” untuk mencegah Prabowo menjabat sebagai orang nomor wahid di Indonesia, bukan karena menganggap Jokowi luar biasa.
Perihal bila ada pihak yang melaporkannya kepada penegak hukum karena pendapat politiknya soal mengganti kepala negara melalui jalur ekstra parlementer, Saiful menganggap tidak masalah.
Kalau saya dilaporkan kepada polisi, ya, silakan proses hukum. Kenapa takut? (Saya) sebagai warga negara harus patuh terhadap hukum. Dengan asumsi hukum bisa adil,”
lanjut dia.
