Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengirim pesan kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Tokoh gerakan buruh itu menegaskan tak akan ragu melaporkan menteri yang dinilai tak bekerja untuk kepentingan rakyat, khususnya kaum pekerja.
Meski mengakui posisinya bukan sebagai pengambil keputusan, Said memastikan dirinya akan aktif mengawasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, guna memastikan agenda kesejahteraan buruh berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.
Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan. Karena penasihat Presiden kan nggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor,”
kata Said Iqbal di Istana Kepresidenan Jakarta usai dilantik, Senin, 8 Juni 2026.
Presiden Partai Buruh itu mengatakan, jabatan penasihat presiden bukan sekadar simbol. Menurutnya, posisi tersebut memiliki akses langsung untuk menyampaikan evaluasi kepada kepala negara, jika menemukan kementerian yang tidak bekerja maksimal.








