‘Invisible Hand’ Tahan Gibran di Jakarta, Jika ke Papua Bisa Tersingkir dari Pusat Kekuasaan

Kalau Gibran tidak ke Papua, barangkali memang anak itu juga tidak tahu bahwa ada undang-undang tersebut. Bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk berada di tempat yang secara strategis memang menjadi bagian dari tugasnya. Itu mandat undang-undang tetapi dia tidak melaksanakannya,”

ungkapnya.

Dalam analisisnya, Sobary juga menyampaikan dugaan bahwa terdapat pengaruh politik di balik tetap bertahannya Gibran di Jakarta. Ia menyebut hal itu sebagai adanya “tangan yang tidak terlihat” yang mengarahkan posisi politik Wakil Presiden.

Karena itu saya mengatakan ada tangan yang tidak terlihat (invisible hand) yang mengatur semuanya. Jangan ke Papua, tetap di Jakarta. Kalau ke Papua, secara halus kamu disingkirkan,”

jelasnya.

Sobary melanjutkan, keberadaan Gibran di Jakarta dinilainya memiliki makna simbolik dalam percaturan politik nasional. Perpindahan ke luar pusat pemerintahan dapat mengurangi visibilitas politik Wakil Presiden.

Kamu yang sudah dianggap tidak penting akan dibuat semakin tidak penting lagi, kamu ada, tetapi dianggap tidak ada, keberadaanmu sama saja dengan tidak ada, di Papua keberadaanmu justru semakin tidak terlihat,”

terangnya.

Bapaknya melawan undang-undang. Sebenarnya, menurut saya, anak ini sedang dijadikan payung oleh bapaknya,”

tutupnya.