Forum diskusi publik yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) berakhir jauh dari harapan penyelenggara.
Alih-alih menjadi ruang dialog, kegiatan tersebut justru dibubarkan mahasiswa setelah terjadinya kericuhan dan penolakan keras dari kelompok mahasiswa, yang menilai pemerintah tidak lagi mendengar suara publik.
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto menilai, insiden itu bukan sekadar penolakan terhadap sebuah diskusi, melainkan bentuk perlawanan terhadap pendekatan pemerintah yang dianggap lebih sibuk berdebat ketimbang menjawab tuntutan masyarakat.
Podcast yang memanfaatkan Komodifikasi kekritisan dan kontroversi bertemu dengan politisi mantan aktivis yang merasa berpengalaman atau jago beragumentasi,”
kata Prof. Henri yang dikutip dari media sosial X pribadinya, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menilai, para pejabat yang hadir sesungguhnya ingin menunjukkan kapasitas intelektual dan pengalaman politik mereka di hadapan mahasiswa. Namun, pendekatan itu justru berbenturan dengan suasana kebatinan mahasiswa yang sedang menuntut perubahan konkret.
Para pejabat ini sedianya ingin ‘menundukkan’ pemikiran Aktivis Kampus, atau mengkooptasi mahasiswa dari Kampus besar. Ternyata ada kelompok kritis yang militan menolak dan tak bersedia berdiskusi,”
ucapnya.
Dikatakan Prof. Henri, mahasiswa yang melakukan penolakan tidak lagi melihat persoalan bangsa sebagai masalah yang bisa diselesaikan melalui adu data, adu narasi, atau debat panjang di atas panggung diskusi. Kelompok mahasiswa tersebut, kata dia, sudah berada pada tahap menuntut tindakan nyata dari pemerintah.
Bagi kelompok kritis dari Kampus tersebut, keadaan sekarang itu yang dituntut mereka adalah perubahan kebijakan, bukan lagi sekadar adu data dan adu argumentasi,”
jelasnya.
Lebih jauh Prof. Henri, kemarahan mahasiswa lahir dari akumulasi berbagai persoalan yang mereka lihat terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kehadiran pejabat untuk berdiskusi dianggap tidak cukup menjawab keresahan yang berkembang.
Tapi tuntutan adanya perubahan nyata dari para penyelenggara negara yang dinilai salah dalam memberlakukan negara dan rakyat. Maka terjadilah seperti yang berlangsung di UGM itu,”
tutupnya.
