Figur Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali jadi sorotan karena dinilai membela program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pigai menyinggung Komnas HAM yang menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM dalam program MBG tak paham prinsip HAM.
Kritik keras disuarakan politikus PDIP, Mohammad Guntur Romli. Menurutnya, argumen Pigai untuk membela MBG mengandung kekeliruan mendasar dalam memahami prinsip-prinsip HAM. Bagi dia, argumen Pigai bodoh.
Sebenarnya argumen Pigai yang bodoh, ia berdalih MBG adalah ongoing process pemenuhan HAM sehingga tidak bisa disebut pelanggaran. Logika ini jongkok dihadapan doktrin HAM internasional yang paling dasar sekalipun,”
kata Guntur keterangan video yang dikutip, Kamis, 18 Juni 2026.
Guntur menyampaikan dalam perspektif HAM, pelanggaran yang masih berlangsung justru harus segera diidentifikasi dan dihentikan. Bukan malah dijadikan alasan untuk menolak kritik atau evaluasi.
Iklan
On going violation, pelanggaran yang sedang berlangsung justru yang paling mendesak diidentifikasi dan dihentikan,”
ujar Guntur
Guntur mengatakan dari berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tak bisa dianggap sebagai konsekuensi biasa dari sebuah program pemerintah. Apalagi jika dampaknya sudah menyentuh keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Keracunan pangan yang sudah merenggut kesehatan 38 ribu korban di 36 provinsi bukan proses pembangunan. Itu adalah kegagalan negara yang nyata yang harus segera dihentikan,”
jelas Guntur.
Pilihan Editor · Rahmat Tunny dan Hardani Triyoga ·
Tak hanya persoalkan substansi argumen Pigai, Guntur juga menyoroti posisi Menteri HAM yang berada dalam kabinet pemerintahan.
Menurutnya, kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai independensi sikap yang ditunjukkan Pigai dalam merespons temuan Komnas HAM.
Yang paling telanjang adalah konflik kepentingannya. Pigai duduk di kabinet Prabowo, pemerintah yang sama yang sedang menjalankan MBG. Ia bukan pembela prinsip HAM, ia sedang membela program politik bosnya,”
jelasnya.
Guntur mengingatkan fungsi utama seorang Menteri HAM seharusnya adalah memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Bukan jadi pihak yang pertama membela program pemerintah ketika muncul dugaan pelanggaran.
Dan inilah preseden yang paling berbahaya. Ketika Menteri HAM menjadi tameng pertama yang melindungi dugaan pelanggaran HAM, bukan rakyat yang menjadi korbannya,”
tuturnya.
Dia heran dengan pernyataan Pigai yang reaktif soal temuan Komnas HAM soal indikasi pelanggaran HAM dalam program MBG.
Ketika jari telunjuk Pigai mengarah ke Komnas HAM dengan sebutan bodoh, empat jari tangan lainnya mengarah ke dirinya yang bodoh dalam arti yang sebenarnya,”
imbuhnya.
Pernyataan Pigai sebelumnya jadi sorotan gegara merespons temuan Komnas HAM soal indikasi pelanggaran HAM dalam program MBG.
Pigai menyebut komisioner Komnas HAM tak paham prinsip HAM. Ia menyindir latar belajang Komisioner Komnas HAM berasal dari aktivis.
“Makanya saya bilang Komnas HAM itu tidak mengerti prinsip HAM. Banyak yang tidak paham. Namanya juga komisioner berasal dari bukan HAM kok, aktivis,” kata Pigai di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
