Perseteruan politik di antara partai-partai besar kembali memanas. Kali ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut melontarkan kritik terhadap PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilai mengambil posisi ambigu dalam peta politik nasional.
PDIP dituding kerap mengkritik pemerintah di ruang publik, namun pada saat yang sama tetap membuka ruang kedekatan dengan berbagai kelompok yang menjadi pengkritik pemerintah, termasuk kalangan mahasiswa yang belakangan aktif menggelar demonstrasi di berbagai daerah.
Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai tudingan tersebut tidak muncul begitu saja. Menurutnya, ada kemungkinan PKB memiliki dasar atau informasi tertentu yang membuat partai tersebut berani menyampaikan kritik secara terbuka kepada PDIP.
Ini yang menjadi persoalan bagi PKB dan bagi koalisi yang lain di koalisi pemerintah termasuk bagi Golkar,”
kata Ujang Komaruddin kepada Owrite, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, PKB melihat PDIP sedang memainkan dua peran sekaligus dalam dinamika politik nasional.
PKB itu kan mengkritik PDIP juga, bahwa mungkin PDIP dianggap tadi main dua kaki, di satu sisi ingin bersahabat, di sisi yang lain PDIP mencari celah untuk memainkan peran untuk katakanlah tanda kutip mengkritisi pemerintah untuk mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, di mata publik seperti itu,”
ucapnya.
Dikatakan Ujang, kecurigaan tersebut bisa saja berangkat dari pengamatan politik maupun informasi yang dimiliki oleh partai-partai pendukung pemerintah.
Bahkan, ia menyebut ada kemungkinan PKB melihat adanya kedekatan antara PDIP dengan kelompok-kelompok mahasiswa yang saat ini menjadi salah satu motor kritik terhadap pemerintah.
PKB juga tadi mungkin punya data PDIP, tanda kutip ya mengkritisi pemerintah di saat yang sama mungkin dekat dengan kalangan mahasiswa yang saat ini banyak protes gitu,”
ungkapnya.
Meski demikian, Ujang mengingatkan bahwa posisi PDIP sebagai partai di luar pemerintahan memang sering memunculkan perdebatan mengenai peran yang seharusnya dimainkan. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi secara formal sebagaimana dalam sistem parlementer.
Oposisi itu kan kalau secara teoritik ya adanya di sistem parlementer gitu, di sistem parlementer baru dikenal oposisi, tapi di sistem presidensil seperti Indonesia kan tidak mengenal istilah oposisi,”
jelasnya.
Karena itu, partai-partai yang berada di luar pemerintahan biasanya mencari formulasi politik yang dapat membedakan posisi mereka tanpa harus menyebut diri sebagai oposisi.
Maka partai-partai itu mencari argumen gitu, mencari dasar, mencari kata-kata yang tepat sebagai penyeimbang lah, sebagai partai yang di luar pemerintahan gitu, ya sebagai pihak yang mengawasi dari luar lah dan sebagainya seperti itu,”
paparnya.
Namun menurut Ujang, persepsi publik jauh lebih sederhana dibanding perdebatan teoritis di kalangan elite politik. Bagi masyarakat, partai yang tidak berada di dalam pemerintahan umumnya dianggap memiliki tugas untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan secara konsisten.
Kalau publik sih sederhana aja, secara keinginan memang, secara teoritik memang tidak ada istilah oposisi di sistem presidensil, tetapi publiknya melihatnya kalau tidak masuk pemerintahan, kalau di luar pemerintahan, baiknya gitu bagusnya menjadi oposan saja kan itu,”
tutup Ujang.
