DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan! Aturan Papua Jangan Sampai Ditabrak

Pembahasan RUU Masyarakat Adat kembali didorong agar tak berlarut-larut. RUU Masyarakat Adat beri kepastian hukum.

1 menit

Jadikan sumber berita di GoogleSumber di Google

Oleh Rika Pangesti

7 Agustus 2026 · 14.06 WIB

7 Agu 2026 · 14.06 WIB

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat kembali didorong agar tak berlarut-larut.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menyampaikan pihaknya siap memperjuangkan beleid tersebut hingga disahkan jadi Undang-Undang. Nyoman mengatakan demikian dalam kunjungan Kerja Reses Baleg DPR di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari.

Pertemuan kali ini sangat produktif karena banyak persoalan di Papua berkaitan langsung dengan keberadaan masyarakat adat. Mereka menuntut janji Republik berkenaan dengan bunyi dan pengaturan dalam Pasal 18B UUD 1945,”
kata Nyoman, dalam keterangannya, dikutip pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurut Nyoman, kehadiran RUU Masyarakat Adat bukan sekadar memberikan kepastian hukum. Namun, juga jadi bentuk pemenuhan amanat konstitusi sekaligus memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga kekayaan alam dan budaya Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai negara tak akan dirugikan jika RUU Masyarakat Adat segera disahkan.

Sebaliknya, regulasi itu dinilai jadi bentuk nyata pelaksanaan amanat Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

Kementerian Kebudayaan Waspadai Masyarakat Adat ‘Jadi-jadian’, Basis Data Segera Disiapkan

Ia bilang masyarakat adat selama ini telah berkontribusi besar dalam menjaga hutan, melindungi flora dan fauna, menjaga sumber daya air, hingga melestarikan kebudayaan.

Bahkan, menurutnya, wilayah adat juga punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat.

Nyoman juga menyinggung karakteristik masyarakat adat di Papua yang sangat beragam. Karena itu, ia menilai pengaturan yang lebih rinci tidak bisa seluruhnya dimuat dalam undang-undang nasional, melainkan perlu disesuaikan melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pembentukan RUU Masyarakat Adat tidak mengabaikan kekhususan Papua sebagai daerah Otonomi Khusus.

Menurutnya, aturan nasional tidak boleh bertentangan ataupun mengesampingkan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Karena Papua ini diberlakukan sebagai daerah Otonomi Khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan Otonomi Khusus,”
ujar Nyoman.

DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan! Aturan Papua Jangan Sampai Ditabrak

Menkes Nggak Hentikan Sumber Asap tapi Minta Warganya Beradaptasi, Netizen: Kita Disuruh Pasrah?

Imbas Karhutla, Polusi Udara Singapura Tembus Kategori “Sangat Tidak Sehat”

Apa Arti Nirempati? Kenali Tujuh Kalimat yang Sering Keluar dari Orang Egois!

Sering Tidur Saat Rambut Masih Basah? Kenali Dampak Buruknya bagi Kulit Kepala dan Rambut

Driver Ojol Keluhkan Potongan Promo Aplikasi, Order Ramai Belum Tentu Untung