Manuver politik PDI Perjuangan yang selama ini mengklaim diri sebagai partai penyeimbang kembali menjadi sorotan.
Di tengah memanasnya dinamika politik nasional, posisi PDIP yang tetap kritis terhadap pemerintah namun masih menjaga komunikasi dengan lingkar kekuasaan dinilai berisiko menimbulkan kebingungan di mata pemilih.
Direktur Executive Partner Politik, Abubakar Solissa mengatakan strategi tersebut justru berpotensi merugikan PDIP secara elektoral pada Pemilu 2029.
Sikap PDIP yang memilih sebagai partai penyeimbang menurut saya tidak akan menguntungkan secara elektoral di Pemilu 2029,”
kata Abubakar Solissa kepada Owrite, Selasa, 23 Juni 2026.
Menurutnya, publik cenderung menyukai partai yang memiliki sikap politik tegas. Ketika sebuah partai terlihat berada di antara dua posisi, pemilih berpotensi mempertanyakan arah dan komitmen politik partai tersebut.
Pasalnya, publik akan menilai PDIP tidak punya keberanian untuk mengambil positioning sebagai partai pemerintah atau partai oposisi,”
ujarnya.
Dikatakan Abubakar, kondisi itu dapat membuat PDIP kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan politik dari kedua sisi.
Di satu sisi tidak sepenuhnya mendapat manfaat sebagai partai pendukung pemerintah, sementara di sisi lain juga tidak memperoleh keuntungan sebagai kekuatan oposisi yang konsisten mengkritik kekuasaan.
PDIP tidak akan mendapat insentif elektoral apapun di Pemilu 2029 kalau posisinya masih abu-abu,”
tegasnya.
Abubakar mengingatkan bahwa PDIP sebenarnya memiliki pengalaman politik yang bisa dijadikan pelajaran. Pada Pemilu 2014, partai berlambang banteng itu dinilai berhasil membangun identitas politik yang kuat ketika secara terbuka mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan saat itu.
Padahal, PDIP bisa berkaca dari Pemilu 2014 ketika partai berlambang banteng konsisten menjadi partai oposisi dan mendeklarasikan diri sebagai partai di luar pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Partai Demokrat,”
jelasnya.
Karena itu, Abubakar menilai PDIP perlu segera menentukan arah politiknya secara lebih jelas sebelum memasuki tahapan politik menuju 2029.
Buat Abubakar, pilihan yang tersedia hanya dua, bergabung secara penuh ke dalam pemerintahan atau mengambil posisi sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan secara tegas.
Dengan demikian menurut saya, PDIP harus merubah sikap politiknya, mau ikut dalam gerbong pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Gerindra atau menjadi satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan,”
ujar Abubakar.
