Kritik terkait sikap politik yang belakangan diarahkan kepada PDI Perjuangan terkait tudingan bermain dua kaki justru dinilai menunjukkan besarnya pengaruh partai tersebut dalam peta politik nasional.
Di satu sisi, PDIP bebas melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah tanpa terbebani tanggung jawab sebagai bagian dari kabinet.
Namun di sisi lain, partai berlambang banteng itu tetap memiliki jalur komunikasi dengan lingkar kekuasaan yang membuat posisinya tetap diperhitungkan.
Pengamat politik Arifki Chaniago mengatakan, kondisi tersebut memberikan keuntungan strategis yang sulit dimiliki partai-partai lain yang sudah berada di dalam pemerintahan.
Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet,”
kata Arifki Chaniago kepada Owrite, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, fleksibilitas itu memungkinkan PDIP menyesuaikan langkah politik sesuai perkembangan situasi nasional tanpa harus terikat pada keputusan pemerintah.
Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak,”
ujarnya.
Namun pada saat yang sama, PDIP tidak benar-benar terputus dari pusat kekuasaan. Kedekatan komunikasi yang masih terjaga membuat partai tersebut tetap memiliki ruang untuk membangun hubungan politik ketika diperlukan.
Tetapi ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah,”
ucapnya.
Arifki melihat posisi tersebut menjadi modal politik yang sangat berharga menjelang dinamika politik yang semakin menghangat menuju 2029.
Ketika partai-partai lain harus memilih antara loyal sepenuhnya kepada pemerintah atau menjadi pengkritik dari luar, PDIP justru berada di titik yang dianggap paling menguntungkan.
Posisi tawar PDIP berpotensi semakin mahal karena tetap menjadi faktor yang diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun partai-partai koalisi,”
katanya.
Arifki menilai, partai-partai yang saat ini berada dalam pemerintahan harus terus menghitung berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Situasi ini tentu membuat partai-partai yang sudah berada di dalam pemerintahan harus terus menghitung berbagai kemungkinan perubahan peta politik ke depan,”
kata Arifki.
