Tag: demokrasi

Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh di Hambalang, Selasa, 17 Maret 2026.
Nasional

Prabowo Blak-blakan Ada ‘Deep State’ di Pemerintah, Bantah Batasi Ruang Demokrasi

By
Adi Briantika
Dusep

Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan pemerintahannya membatasi kebebasan berekspresi dan membungkam kelompok kritis.  Ia justru beranggapan saat ini pihaknya sedang…

OWRITE-ads-banner
Hukum

Gugatan Delpedro ke MK Picu Alarm Demokrasi, Pemerintah Didesak Evaluasi KUHP Baru

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar mendesak evaluasi internal di tubuh pemerintahan dan…

Nasional

(Part II) Laporan Komisi Pencari Fakta: Tragedi Agustus 2025 dalam Sekap Republik

Garuda Pelempar Pukat Harimau Penegakan hukum pasca-demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 menuai kritik tajam. Alih-alih…

Nasional

(Part I) Laporan Komisi Pencari Fakta: Tragedi Agustus 2025 dalam Sekap Republik

Tewasnya Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus 2025 bukanlah akhir dari…

Politik

Dari Kotak Suara ke Ruang Rapat: Ancaman Elitisme di Balik Wacana Pilkada DPRD

Usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai…

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Nasional

Catatan PBHI 2025: Mati HAM dan Demokrasi, Selamat Datang Era Totalitarian

Ilustrasi pemilihan langsung oleh rakyat.
Politik

Pengusul Berwatak Orde Baru, ICW Bongkar Bahaya Pilkada Lewat DPRD

Gedung DPR/MPR RI.
Nasional

Kaleidoskop Legislasi 2025: RUU Siluman, Legislasi Kilat, dan Demokrasi Sempit

Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur memaparkan hasil Catatan Akhir Tahun 2025, bertajuk Menebas yang Tersisa: Perusakan Sistematis Sisa-sisa Amanat dan Semangat Reformasi Indonesia, 23 Desember 2025.
Nasional

YLBHI Bongkar ‘Pandemi Militer’ di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Politik

KUHAP Baru Bukti Demokrasi Indonesia Mundur Teratur

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Politik

KUHAP Baru Resmi Jadi UU Bukti Minimnya Komitmen Demokrasi Elite