Tag: Peradilan umum

Suasana penjara.
Nasional

Laporan Amnesty International: 2.707 Orang Dieksekusi Mati Sepanjang 2025, Indonesia Sumbang 68 Vonis

By
Natania Longdong
Adi Briantika

Laporan terbaru Amnesty International berjudul Death Sentences and Executions 2025, yang diluncurkan pada Senin, 18 Mei 2026, mencatat ada 2.707…

OWRITE-ads-banner
Hukum

“Biang Kerok” Dualisme Kasus Andrie Yunus: UU Peradilan Militer Perlu Direvisi

Penanganan kasus penyiraman air terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus kini berjalan pada dua proses…

Hukum

(Part II) Jejak Sunyi Kasus Andrie Yunus: Pelaku Tanpa Wajah, Keadilan Tanpa Arah

TNI Tergesa-gesa, Dugaan Impunitas Menguat Pengamat militer Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS),…

Hukum

(Part I) Jejak Sunyi Kasus Andrie Yunus: Pelaku Tanpa Wajah, Keadilan Tanpa Arah

Genap sebulan kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan…

Hukum

Komnas HAM Pertimbangkan Opsi Peradilan Umum hingga TGPF Usut Kasus Andrie Yunus

Komnas HAM tengah merumuskan rekomendasi skenario penyelesaian hukum kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie…

Suasana penjara.
Nasional

Laporan Amnesty International: 2.707 Orang Dieksekusi Mati Sepanjang 2025, Indonesia Sumbang 68 Vonis

Aktivis membentangkan poster saat aksi solidaritas untuk Andrie Yunus di depan Markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Mereka menuntut persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus digelar di pengadilan sipil.
Hukum

“Biang Kerok” Dualisme Kasus Andrie Yunus: UU Peradilan Militer Perlu Direvisi

gambar Ilustrasi
Hukum

(Part II) Jejak Sunyi Kasus Andrie Yunus: Pelaku Tanpa Wajah, Keadilan Tanpa Arah

gambar Ilustrasi
Hukum

(Part I) Jejak Sunyi Kasus Andrie Yunus: Pelaku Tanpa Wajah, Keadilan Tanpa Arah

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dan Pramono Ubaid Tanthowi memberikan keterangan pers setelah memeriksa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus, Senin, 30 Maret 2026.
Hukum

Komnas HAM Pertimbangkan Opsi Peradilan Umum hingga TGPF Usut Kasus Andrie Yunus