Tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melancarkan operasi militer dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolàs Maduro memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia.
Operasi tersebut dilakukan langsung di Caracas dan disebut-sebut sebagai bentuk agresi paling ekstrem AS terhadap Venezuela dalam beberapa dekade terakhir.
Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dilaporkan ditangkap pada tengah malam saat sedang tidur di kediaman resmi mereka. Insiden ini menjadi puncak ketegangan antara Washington dan Caracas yang telah berlangsung sejak masa jabatan pertama Trump.
Korea Utara: AS Bertindak Brutal
Korea Utara menjadi salah satu negara pertama yang melontarkan kecaman keras. Pyongyang menilai tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara lain.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataan resmi yang dimuat kantor berita KNCA menegaskan kecaman mereka terhadap dominasi AS di Venezuela.
Peristiwa ini sekali lagi dengan jelas menunjukkan sifat Amerika Serikat yang brutal dan bertindak seperti negara bandit,”
demikian pernyataan jubir Kemenlu Korut.
Korut juga menyerukan agar komunitas internasional bersatu menyuarakan protes atas apa yang mereka sebut sebagai kebiasaan AS melanggar kedaulatan negara lain.
China: Langgar Hukum Internasional, Maduro Harus Dibebaskan
Kecaman serupa datang dari China. Beijing menilai penangkapan Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional yang serius.
Pemerintah China mendesak AS segera membebaskan Maduro dan istrinya serta memastikan keselamatan pribadi keduanya.
Hentikan menjatuhkan Pemerintah Venezuela,”
kata Kementerian Luar Negeri China.
Malaysia: Preseden Berbahaya bagi Tatanan Global
Dari Asia Tenggara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keprihatinan mendalam atas langkah Trump. Melalui akun Instagram resminya, Anwar menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat,”
tulis Anwar.
Ia juga memperingatkan bahwa tindakan semacam ini dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara.
Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya,”
kata Anwar.
Brasil: Desak PBB Bertindak Tegas
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan menyikapi penangkapan Presiden Venezuela tersebut. Brasil menilai aksi AS sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat dibenarkan.
Komunitas internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu merespons ini dengan tegas. Brasil mengutuk tindakan ini dan tetap siap untuk mempromosikan dialog dan kerja sama,”
kata Lula melalui akun X-nya @LulaOficial.
Brasil juga menyebut tindakan AS sebagai bentuk “penculikan” terhadap kepala negara berdaulat dan serangan terhadap lembaga-lembaga penting di Caracas.
Uni Afrika: Langgar Prinsip Kedaulatan Negara
Kecaman juga datang dari Uni Afrika. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 3 Januari 2026, organisasi tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan di Venezuela.
Uni Afrika menilai penculikan Maduro serta operasi militer terhadap institusi negara Venezuela menimbulkan kekhawatiran serius mengenai penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan nasional.
Badan kontinental Afrika itu menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk penghormatan atas kedaulatan, integritas teritorial, serta hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.
