Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, secara mengejutkan mengumumkan pembubaran parlemen hanya tiga bulan setelah dilantik sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang.
Keputusan besar ini diambil sebagai langkah awal untuk mempercepat pelaksanaan pemilihan umum nasional.
Pembubaran majelis rendah dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari 2026 dan akan diikuti dengan pemilu lebih awal yang digelar dalam waktu dekat.
Hari ini, saya sebagai perdana menteri, telah memutuskan untuk membubarkan majelis rendah pada 23 Januari,”
kata Takaichi dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters.
Pemilu Dipercepat Jadi Ujian Kepemimpinan Takaichi
Pemilihan umum nasional dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026 dan akan memperebutkan seluruh 456 kursi di majelis rendah parlemen Jepang.
Pemilu ini dipandang sebagai ujian politik pertama bagi Takaichi sejak resmi memimpin pemerintahan.
Langkah mempercepat pemilu dinilai sebagai strategi untuk mengamankan mandat publik atas kebijakan-kebijakan utamanya, termasuk peningkatan belanja negara, pemotongan pajak, serta penguatan sektor keamanan nasional.
Keputusan menggelar pemilu dini juga diperkirakan bertujuan memanfaatkan tingkat kepercayaan publik yang relatif masih solid terhadap kepemimpinan Takaichi.
Selain itu, langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisinya di internal Partai Demokrat Liberal (LDP) yang saat ini memimpin pemerintahan.
Takaichi menegaskan bahwa pemilu ini menjadi pertaruhan langsung bagi masa depan politiknya.
Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai PM pada pemilihan ini. Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka akan mempercayakan saya untuk mengelola negara,”
ungkap Takaichi.
Target Pertahankan Mayoritas Koalisi
Dalam kontestasi pemilu mendatang, Takaichi menargetkan koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Partai Ishin tetap mampu mempertahankan mayoritas kursi di majelis rendah.
Adapun kekuatan oposisi yang akan menjadi penantang utama dalam pemilu ini antara lain Aliansi Reformasi Sentris, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, serta Partai Komeito.
Survei terbaru yang dirilis oleh lembaga penyiaran publik NHK menunjukkan bahwa persoalan ekonomi menjadi perhatian utama publik Jepang.
Sekitar 45 persen responden menyebut kenaikan harga kebutuhan hidup sebagai isu paling mendesak, disusul oleh isu diplomasi dan keamanan nasional.
Sebagai bagian dari janji awal pemerintahannya, Takaichi telah menyampaikan rencana penghentian sementara pajak konsumsi sebesar 8 persen untuk kebutuhan makanan selama dua tahun.
Kebijakan peningkatan pengeluaran negara yang diusung Takaichi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong konsumsi rumah tangga, serta meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lainnya.
Pemilu dini ini pun menjadi penentu apakah publik Jepang akan memberikan mandat penuh kepada Sanae Takaichi untuk melanjutkan arah kebijakan ekonominya ke depan.
