Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat instruksi kepada para kadernya di daerah menyusul potensi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian global dan nasional.
Instruksi tersebut diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan ditujukan kepada kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif daerah. Surat instruksi tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Darmadi Durianto dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP menilai konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak mentah dunia.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal negara. Disebutkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dolar AS dapat menambah beban subsidi negara hingga Rp7 triliun.
Hal tersebut akan berimplikasi pada kenaikan harga BBM dan berdampak pula pada naiknya biaya distribusi barang, harga pangan, serta memicu inflasi yang memberatkan kehidupan rakyat kecil,”
tulis surat tersebut.
Instruksi PDIP kepada Kader di Daerah
Sebagai respons terhadap potensi dampak tersebut, DPP PDIP mengeluarkan sejumlah instruksi kepada para kader di daerah agar dapat mengantisipasi dampak ekonomi yang mungkin terjadi.
Instruksi pertama menekankan pentingnya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan tersebut diharapkan dilakukan secara konstruktif, efektif, serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kader PDIP di daerah juga diminta melakukan perhitungan serta analisis secara komprehensif terkait potensi dampak fiskal terhadap APBD. Analisis tersebut mencakup kemungkinan peningkatan belanja subsidi, belanja operasional, hingga anggaran pelayanan publik.
Instruksi berikutnya menekankan pentingnya melakukan penghematan serta efisiensi anggaran daerah. Belanja yang diprioritaskan adalah program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, sementara kegiatan yang tidak mendesak disarankan untuk ditunda.
PDIP juga meminta para kader di daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan serta biaya distribusi barang. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan stabilitas pasokan serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Selain itu, kader PDIP juga diminta memperkuat program jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Kelompok yang menjadi prioritas antara lain masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta kelompok rentan lainnya.
