Ketegangan di Iran Meningkat, 32 WNI Dipulangkan ke Tanah Air dalam Dua Kloter

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memfasilitasi evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) tahap pertama dari Iran, menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. 32 WNI yang dievakuasi tersebut terdiri dari 10 WNI Pekerja, 1 Pengajar/Jurnalis, 14 Pelajar/Mahasiswa, 2 PMI, dan 5 Turis.

Kepulangan dibagi menjadi dua kloter. Kloter pertama sebanyak 22 WNI yang telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa, 10 Maret 2026 pukul 18.00 WIB setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, kloter kedua 10 WNI dari Iran diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 11 Maret 2026.

Kami mengucapkan selamat datang kembali ke Indonesia dan selamat berkumpul bersama keluarga,”

kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, saat menyambut para WNI yang di evakuasi.

Menlu Sugiono juga mengatakan bahwa di tengah perkembangan situasi di Iran dan kawasan, prioritas Pemerintah Indonesia adalah untuk memastikan keselamatan para WNI yang berada di zona konflik.

Sejak konflik berlangsung, Kementerian Luar Negeri bersama Perwakilan RI di Timur Tengah terus berkoordinasi secara erat untuk memantau situasi, melakukan pendataan WNI, serta membahas langkah-langkah kontijensi,”

ujar Menlu.

Para WNI tersebut selanjutnya akan dibantu Pemerintah Daerah untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing.

Evakuasi tersebut merupakan upaya Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, seperti KBRI Tehran dan KBRI Baku dalam memastikan keselamatan dan pelindungan WNI, khususnya di wilayah yang terdampak konflik.

Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat berada di Iran sebanyak 329 orang, yang mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom, dan sisanya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan para ekspatriat.

Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Tehran pun terus melakukan komunikasi intensif untuk memastikan kondisi dan keberadaan para WNI serta melakukan assessment tentang bentuk bantuan yang saat ini dapat diberikan.