Pemerintah Akan Berlakukan WFH 1 Hari Sepekan Buat ASN dan Swasta, BBM Hemat Segini

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta usai libur Lebaran Idul Fitri 2026. WFH akan diberlakukan satu hari dalam lima hari kerja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerapan WFH sehari akan memberikan dampak bagi efisiensi energi, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini sejalan dengan bergejolaknya harga minyak dunia karena penutupan Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Ada hitungan kasar sekali (penghematan BBM karena WFH), bukan saya yang hitung. Mereka hitung kalau kasar lah sehari lupa saya, tapi seperlimanya kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),”

ujar Purbaya usai melaksanakan salat Idul Fitri di Kantor DJP, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.

Purbaya menjelaskan, pertimbangan pemberlakuan kebijakan WFH hanaya sehari adalah untuk menjaga fleksibilitas kerja dan produktivitas. 

Nanti libur terus, nggak kerja-kerja. WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik,”

jelasnya.

Menurut Purbaya, bila WFH diberlakukan pada hari Jumat, dan diikuti libur Sabtu dan Minggu, maka akan mendorong aktivitas rumah tangga hingga sektor pariwisata.

Jadi saya pikir kalau Jumat ditambah Sabtu Minggu jadi tiga hari tuh lumayan tuh. Banyak aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit,”

tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan WFH satu hari dalam lima hari kerja.

Airlangga mengatakan, dengan kebijakan WFH ini pemerintah akan menghemat penggunaan BBM yang cukup signifikan. 

Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,”

jelasnya.

Adapun rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Lebaran 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,”

imbuhnya.