Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Kini, dia jenderal bintang tiga alias Komisaris Jenderal.
Kenaikan pangkat ini disinyalir disesuaikan dengan kompleksitas tugas di area Jakarta, sejajar dengan Pangdam Jaya yang juga berpangkat Letnan Jenderal.
Kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya ini menyusul Pangdam Jaya yang sebelumnya juga menjadi bintang 3 juga. Bisa dilihat positif, karena menunjukkan pengembangan organisasi Polri yang semakin besar,”
kata pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto, kepada owrite.id, Jumat, 15 Mei 2026.
Di sisi lain, juga menunjukkan bahwa Jakarta dipandang negara sebagai pusat keamanan strategis nasional, bukan sekadar wilayah administratif yang mencerminkan meningkatnya kompleksitas ancaman di ibu kota, mulai dari polarisasi politik, mobilisasi massa, kriminalitas transnasional, terorisme, hingga disinformasi digital.
Bukan Sekadar Simbol
Dalam logika birokrasi keamanan, lanjut Bambang, kenaikan pangkat bukan sekadar simbol personal, tapi merupakan penanda peningkatan bobot komando, otoritas koordinasi, dan akses langsung ke pengambilan keputusan strategis nasional.
Namun secara politik-keamanan, langkah ini juga menunjukkan penguatan pendekatan securitization dalam tata kelola Jakarta.
Negara tampak semakin menempatkan stabilitas politik ibu kota sebagai isu keamanan yang membutuhkan penguatan simultan aparat kepolisian dan militer. Indikasi ini jelas sebelum Kapolda Metro Jaya, Presiden juga menaikan status Pangdam Jaya sebagai bintang 3,”
jelas Bambang.
Dalam perspektif kritis, penguatan aparat keamanan modern sering tidak hanya bertujuan mengatasi kriminalitas, tetapi juga mengelola ketertiban sosial dan politik. Risiko yang muncul ialah semakin dominannya pendekatan kontrol keamanan terhadap ruang sipil, demonstrasi, dan perbedaan politik.
Problemnya, menurut analisis Bambang, keamanan Jakarta sesungguhnya tidak semata soal kapasitas koersif negara. Akar persoalannya justru banyak bersifat struktural: ketimpangan sosial, distrust terhadap institusi, penegakan hukum yang problematik, dan polarisasi politik.
Karena itu, kenaikan status komando tanpa reformasi akuntabilitas, kontrol sipil, dan kultur demokratis aparat berisiko hanya memperbesar struktur keamanan tanpa memperkuat rasa aman publik,”
ucap Bambang.
Ukuran keamanan demokratis bukan seberapa tinggi pangkat aparatnya, tetapi seberapa efektif negara menjaga stabilitas tanpa mengikis kebebasan sipil dan menjamin rasa aman nyaman publik.
PR Kapolda Metro Jaya adalah mampukah memastikan bahwa pendekatan pemolisian demokratis dijalankan dengan benar? Bila sukses memastikan itu, dengan naik menjadi bintang 3, peluang menjadi kandidat Kapolri selanjutnya yang diharapkan masyarakat akan semakin terbuka,”
kata Bambang.
