Rendahnya capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 dinilai tidak bisa dibebankan hanya kepada guru maupun siswa. Pengamat pendidikan menegaskan hasil tersebut merupakan cerminan persoalan yang lebih besar, yakni tata kelola pendidikan nasional yang dinilai masih bermasalah dari tingkat sekolah hingga pembuat kebijakan.
Konsultan pendidikan, Ina Liem menilai rendahnya nilai TKA seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh ekosistem pendidikan, bukan sekadar mencari pihak yang harus disalahkan.
Kalau hasil rata-ratanya rendah, kesalahannya bukan di siswa. Yang harus ditekan adalah sistemnya, bukan anak didiknya,”
kata Ina.
Selama ini, perhatian publik kerap tertuju pada kemampuan siswa atau kualitas guru ketika hasil assessment menunjukkan capaian yang rendah. Padahal, persoalan pendidikan jauh lebih kompleks, dan melibatkan tata kelola yang berada di atas.
Ina juga menyoroti mekanisme pemilihan kepala sekolah yang menurutnya masih belum sepenuhnya didasarkan pada kapasitas dan kompetensi kepemimpinan pendidikan.
Kondisi tersebut lah yang kemudian akan berdampak pada kualitas pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran yang diterima siswa.
Yang harus ditekan ya sistemnya. Sistem itu ya mulai dari tata kelola, tata kelola itu mulai dari memilih kepala sekolah. Bukan berdasarkan kedekatan dengan dinas pendidikan, tapi berdasarkan itu memang orang-orang yang mampu punya kapasitas memimpin sekolah. Nah disitu yang nanti kedepannya bisa menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik,”
ujarnya.
Perubahan Kebijakan dan Kepentingan Politik
Ia juga menilai perubahan kebijakan pendidikan yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir, membuat sekolah dan guru kesulitan beradaptasi.
Menurutnya, banyak kebijakan lahir bukan berdasarkan kebutuhan siswa, melainkan karena adanya kepentingan kelompok tertentu.
Selama ini kebijakan pendidikan terlalu sering berubah. Yang jadi pertanyaan, apakah perubahan itu benar-benar untuk kepentingan siswa atau karena kepentingan lain,”
katanya.
Persoalan pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik yang masih kuat di tingkat daerah. Ina menyebut banyak aktor dalam sistem pendidikan yang tidak berada dalam kendali langsung kementerian, termasuk dinas pendidikan yang memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan di daerah.
Kondisi tersebut yang kemudian membuat upaya perbaikan pendidikan sering kali tidak berjalan optimal, karena harus berhadapan dengan berbagai kepentingan di luar dunia pendidikan.
Pendidikan seharusnya dibebaskan dari kepentingan politik. Selama masih banyak intervensi politik dalam pengelolaan pendidikan, akan sulit menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada peserta didik,”
ujarnya.
Evaluasi Implementasi Kurikulum
Sementara itu, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodidjah menilai rendahnya nilai TKA juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi kurikulum di ruang kelas.
Menurut Itje, sejak Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka arah kebijakan pendidikan sebenarnya tidak banyak berubah karena sama-sama menekankan penguatan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis.
Namun, tujuan tersebut kerap tidak diterjemahkan secara optimal dalam proses pembelajaran sehari-hari.
Yang perlu dievaluasi adalah proses pembelajaran yang terjadi di kelas dan bagaimana sekolah menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran,”
kata Itje.
Ia menegaskan, rendahnya nilai TKA bukan semata-mata menunjukkan kegagalan siswa, melainkan hasil dari proses pendidikan yang berlangsung selama ini.
Karena itu, kedua pengamat sepakat bahwa hasil TKA seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari kualitas pembelajaran, tata kelola sekolah, kepemimpinan pendidikan, hingga konsistensi kebijakan nasional yang bebas dari kepentingan politik.
