Pelemahan rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS membuat DPR angkat suara. Pimpinan DPR RI meminta pemerintah tidak membiarkan gejolak pasar berlarut-larut karena berpotensi menekan kondisi ekonomi nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menilai pemerintah harus serius mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah. Terutama, karena target kurs dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 masih dipatok di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Nah tentu untuk bisa mewujudkan di tahun 2027 nilai tukar Rupiah ada di kisaran itu, maka upaya yang terjadi hari ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu,”
kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Ia meyakini pemerintah melalui kementerian terkait akan terus berupaya menahan pelemahan rupiah agar tidak semakin dalam.
Saya yakin Pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkait sudah dan akan terus berupaya untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah ini tidak semakin dalam,”
ujarnya.
DPR Desak Konsolidasi Menkeu dan BI
Senada dengan Saan, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera melakukan konsolidasi fiskal dan moneter untuk meredam tekanan terhadap rupiah.
Menurutnya, koordinasi kedua otoritas ekonomi itu harus segera dilakukan sebelum dampaknya semakin luas terhadap perekonomian nasional.
DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk segera melakukan konsolidasi fiskal-moneter dengan Bank Indonesia,”
kata Cucun.
Ia menilai langkah intervensi Bank Indonesia belum terlihat optimal di tengah pelemahan rupiah saat ini.
Nah ini kita belum kelihatan. Kita mempertanyakan dan segera nanti Pak Presiden pasti akan memanggil,”
ujarnya.
BI Diminta Intervensi Jika Cadangan Devisa Masih Kuat
Cucun mengingatkan pelemahan kurs tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.
Sekarang yang harus dilakukan segera, mau siapa yang inisiatif, mau Menteri Keuangan atau BI, melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar Rupiah ini,”
tegasnya.
Menurut dia, jika cadangan devisa masih kuat, Bank Indonesia dapat segera melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas pasar.
Kalau cadangan devisanya di BI masih kuat, itu bisa dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia,”
tandasnya.
