Penetapan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya sebagai tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi total bahkan menghentikan sementara program andalannya.
Hal itu dilontarkan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Kasus hukum yang menyeret tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dapat menjadi faktor eksternal yang selama ini dibutuhkan Prabowo untuk mengambil langkah terhadap program andalannya itu.
“Saya pernah memprediksi suatu saat nanti Pak Prabowo akan menghentikan MBG, tapi memang dia harus punya alasan untuk bisa menghentikan MBG itu tanpa harus datang dari dirinya,”
kata Hendri, Kamis, 4 Juni 2026.
MBG merupakan program unggulan Prabowo yang tidak mudah dihentikan secara sepihak tanpa menimbulkan konsekuensi politik. Artinya, dia tidak bisa menghentikan program tersebut karena harus ada faktor eksternal yang akhirnya membuat dia menyetop MBG.
Diam Sejenak
Kasus yang menjerat ‘Tiga Serangkai’ ini berpotensi menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh program MBG. Di sisi lain, ia menganggap penghentian sementara MBG justru dapat menguntungkan Prabowo secara politik.
Selain dapat menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi, langkah itu juga dinilai bisa membantu menjaga kondisi fiskal negara.
“Menghentikan MBG saat ini, Prabowo bisa menjadi pahlawan di dua hal. Pertama, pemberantasan korupsi. Kedua, menyelamatkan fiskal, karena biaya MBG mahal sekali,”
ujar Hensa, panggilan akrabnya.
Penghentian sementara dapat dimanfaatkan pemerintah untuk pembenahan segala kekurangan, sebelum kembali dijalankan pada masa mendatang.
“Dengan dihentikannya MBG, Pak Prabowo punya waktu untuk mengevaluasi dan bisa dilakukan lagi (aktifkan kembali) pada tahun-tahun berikutnya, misalnya ketika mendekati Pemilu,”
kata dia.
Jaga Persepsi
Hensa juga menyinggung aspek komunikasi politik yang menurutnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga persepsi publik terhadap MBG meski program itu tengah dievaluasi.
“Walaupun MBG adalah program flagship presiden, tapi di tangan yang tepat, spin doctoring (taktik komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi opini publik) bisa dilakukan. Apalagi BGN lembaga yang dibentuk oleh presiden sebelumnya (Jokowi),”
jelas dia.
