Ia juga menyinggung data survei lain yang disebut berasal dari Indikator Politik Indonesia. Meski hasil tersebut belum dipublikasikan secara resmi, angka yang beredar menunjukkan kecenderungan serupa dengan temuan SMRC.
Kita harus terus mengawal agar suara 46,9 persen responden dalam data SMRC dan 48,8 persen responden dalam data Indikator yang menyatakan tidak puas itu benar-benar didengar,”
ucapnya.
Diungkapkan Guntur Romli, pemerintah perlu merespons penurunan kepuasan publik melalui langkah konkret yang menyentuh persoalan sehari-hari masyarakat.
Ditegaskannya, perbaikan kondisi ekonomi, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan kerja, serta kepastian hukum bagi masyarakat harus menjadi prioritas.
Bukan hanya lewat retorika, tetapi melalui kebijakan yang menyentuh langsung persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan kepastian hukum bagi rakyat kecil,”
ujarnya.
Dijelaskan Guntur Romli, pemerintah sebaiknya tidak terjebak pada perdebatan mengenai angka survei, melainkan menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan apabila masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah.
Kita tidak mau berpolemik dengan angka survei. Kita harus terus mendorong evaluasi kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada wong cilik,”
tandasnya.
Guntur Romli menambahkan, bahwa hasil survei yang menunjukkan meningkatnya sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi merupakan sinyal yang perlu mendapat perhatian serius.
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat kepastian hukum agar kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat kembali meningkat.
