Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merespons anggapan bahwa prajurit TNI kini banyak terlibat dalam berbagai urusan sipil. Muncul sindiran TNI saat ini mengurusi sektor pertanian, begal, hingga penanganan sampah.
Maruli membantah bahwa prajurit TNI ikut mengurusi begal. Menurut dia, kehadiran tentara di lapangan justru berfungsi sebagai efek gentar yang membuat pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.
Enggak, siapa yang ngurus begal? Nggak ada yang ngurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin,”
kata Maruli di Gedung DPR RI, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurutnya, keberadaan personel TNI di suatu wilayah bisa memberikan efek pencegahan terhadap tindak kriminal.
Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, liat tentara, nggak jadi. Kayak gitu,”
jelas Maruli.
Lebih lanjut, Maruli menyampaikan keterlibatan TNI di berbagai sektor bukan untuk mengambil alih tugas kementerian atau lembaga lain. Ia bilang TNI hanya masuk saat ada pekerjaan yang sulit dijangkau atau tidak bisa dikerjakan oleh instansi terkait.
“Jadi, kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian. Misalnya daerah 3T, di pulau-pulau ya,” katanya.
Maruli mengatakan banyak proyek pembangunan skala kecil di wilayah terpencil yang sulit mendapatkan pelaksana. Hal itu karena biaya transportasi dan medan yang berat. Dalam situasi seperti itu, TNI kerap diminta membantu.
Karena nilai project-nya nggak besar, tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa,”
ujar eks Pangdam Jaya itu.
Ia mencontohkan pekerjaan infrastruktur di pulau-pulau terluar yang nilainya relatif kecil, tetapi membutuhkan biaya logistik tinggi sehingga kurang diminati pihak pelaksana.
Karena nilai project misalnya Rp200 juta, pekerjaannya di Pulau Nias gitu. Mungkin sulit mencari apa yang mendapatkan project-nya, ya coba kita bantu,”
kata Maruli.
Menurutnya, keterlibatan TNI justru menjadi pilihan terakhir ketika pekerjaan tersebut tidak dapat dijalankan oleh instansi atau pelaksana lain.
Jadi, nggak bukannya project itu diambil duluan baru kita milih, nggak. Yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan,”
tutur eks Pangkostrad itu.
