Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin skema insentif bagi daerah berprestasi kembali diadakan. Tito mengusulkan anggaran Rp1 triliun yang akan digunakan sebagai ‘hadiah’ bagi daerah-daerah dengan kinerja terbaik.
Menurut Tito, insentif tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim kompetisi antar daerah. Selain itu, untuk menyeimbangkan kebijakan penghargaan dan sanksi yang selama ini dijalankan Kemendagri.
Tujuannya agar ada tambahan uang Rp3 miliar, Rp2 miliar, Rp1 miliar. Nomor satu Rp3 miliar, nomor dua Rp2 miliar, nomor tiga Rp1 miliar. Bukan untuk pribadi kepala daerah, tapi dimasukkan tambahan APBD,”
kata Tito usai Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis, 11 Juni 2026.
Dia menjelaskan program itu sebenarnya sudah berjalan dan dibagi ke dalam enam regional. Skema itu sengaja dibuat agar daerah dengan kemampuan fiskal kecil tetap memiliki kesempatan bersaing dengan daerah yang lebih maju.
Kalau pertandingan nasional enggak imbang nanti. Daerah-daerah yang kuat keuangannya pasti menang terus. Maka kita region,”
jelas eks Kapolri itu.
Indikator Terukur
Lebih lanjut, Tito menyebut penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator yang terukur seperti keberhasilan mengendalikan inflasi. Lalu, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan serta kemampuan meningkatkan pendapatan daerah melalui skema pembiayaan kreatif.
Itu angkanya pasti angka kuantitatif yang sudah ada. Gampang terbuka di BPS juga ada, pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan, dengan pembiayaan daerah, PAD terutama, creative financing,”
ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menilai pemberian insentif penting untuk memotivasi kepala daerah agar terus meningkatkan kinerja.
Sebab, selama ini Kemendagri lebih sering berperan memberikan teguran kepada daerah yang dianggap bermasalah.
Jadi, saya waktu itu menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, tolonglah sebagian diserahkan kepada Kemendagri yang mengadakan acaranya supaya saya enggak mukul-mukul terus nih kepada kepala daerah,”
lanjut Tito.
Menurut dia, pemerintah daerah yang berkinerja baik juga perlu mendapatkan apresiasi yang nyata, bukan sekadar penghargaan simbolis.
Jangan stick aja, beri kami juga carrot, hadiah, supaya kami bisa memberikan insentif kepada daerah,”
tuturnya.
Tito mengungkapkan selama ini dana insentif fiskal berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan dengan nilai sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.
Pun, sebagian anggaran itu kemudian dialihkan ke Kemendagri untuk mendukung program penghargaan bagi daerah berprestasi.
Ia berharap skema insentif tersebut tetap dialokasikan pada tahun depan agar semangat kompetisi antardaerah terus terjaga.
Reward and punishment yang imbang,”
kata Tito.
