Komisi XIII DPR RI mulai mengencangkan rem belanja lembaga negara. Dalam pembahasan anggaran 2027 bersama MPR RI dan DPD RI, DPR menolak sejumlah usulan pembangunan dan renovasi yang dinilai belum mendesak.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menegaskan anggaran negara harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendukung kinerja lembaga, bukan sekadar mempercantik fasilitas.
Dalam rapat tadi ada yang kita setujui, tapi juga ada yang tidak kita setujui, terutama anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi yang masih bisa dioptimalkan dari fasilitas yang ada,”
Menurut Andreas, Komisi XIII hanya menyetujui pos-pos anggaran yang dianggap esensial, terutama untuk dukungan manajemen dan operasional lembaga agar tugas konstitusional tetap berjalan.
Yang kita setujui terutama dukungan manajemen dan kegiatan operasional alat kelengkapan karena itu memang harus berjalan,”
ujarnya.
Namun, DPR juga menemukan persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan anggaran sejumlah mitra kerja.
Dari hasil evaluasi, masih terdapat ketimpangan antara belanja program prioritas dan belanja dukungan manajemen.
Andreas mengungkapkan ada program yang hingga pertengahan tahun belum menunjukkan realisasi optimal. Sebaliknya, anggaran untuk kebutuhan administrasi justru hampir seluruhnya terserap.
Pengawasan Penggunaan Anggaran Negara
Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm bagi DPR untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran negara.
Ini menjadi catatan penting, karena kita ingin anggaran benar-benar digunakan untuk program yang berdampak, bukan hanya habis di dukungan administratif,”
tegasnya.
Karena itu, Komisi XIII mendorong setiap kementerian dan lembaga lebih selektif dalam menyusun kebutuhan anggaran.
Belanja negara, kata Andreas, harus difokuskan pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja lembaga.
Ia menegaskan setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Setiap anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,”
pungkasnya.
