Komisi X DPR RI ikut menyoroti wacana pelibatan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema itu dinilai bisa jadi solusi untuk program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan selama ini program MBG di 3T terhambat lantaran sulit dijangkau pola distribusi dari dapur terpusat.
Menurut dia, gagasan melibatkan kantin sekolah sebenarnya sudah lama didorong oleh Komisi X.
Dia menuturkan pemerintah tak bisa menyamaratakan model pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia karena kondisi setiap daerah berbeda.
Kami di Komisi X sejak awal justru mengarahkan seperti itu, terutama di daerah-daerah 3T. Karena tidak mungkin semua daerah disamakan model pelaksanaannya,”
kata Lalu Hadrian dalam keterangannya, dikutip pada Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut politikus PKB itu, pelibatan kantin sekolah bisa jadi alternatif yang lebih efektif. Hal itu dibandingkan mengandalkan distribusi makanan dari dapur yang lokasinya jauh dari sekolah penerima manfaat.
Selain mempermudah pelaksanaan program, skema itu juga dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di sekitar sekolah.
Kantin sekolah silakan saja. Justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah,”
jelas Lalu Hadrian.
Dia menilai Program MBG seharusnya tak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi siswa. Program ini juga harus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah penerima manfaat.
Lebih lanjut, dia mengatakan dengan melibatkan kantin sekolah, pelaku usaha kecil dan warga sekitar berpeluang ikut menikmati manfaat ekonomi dari program MBG yang merupakan andalan pemerintah.
Prinsipnya MBG juga untuk meningkatkan ekonomi di sekitar sekolah sebagai penerima manfaat. Karena itu keterlibatan masyarakat perlu diperkuat,”
ujarnya.
Meski mendukung keberlanjutan program MBG, Komisi X mengingatkan pemerintah agar terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.
Evaluasi dinilai penting agar berbagai kendala yang masih muncul di lapangan dapat segera diatasi.
Kami setuju program ini dilanjutkan karena manfaatnya besar bagi siswa. Tetapi tata kelolanya harus terus diperbaiki dan dicari formula yang paling tepat,”
jelas Lalu Hadrian.
