Polemik perihal posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus memanas. Kini, partai berlogo banteng mulai gerah dengan serangan sejumlah partai koalisi yang mempertanyakan posisinya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menantang partai-partai yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk keluar saja dari pemerintahan, serta menegaskan partainya konsisten berada di luar kabinet dan menjalankan fungsi pengawasan melalui DPR.
“PDIP dengan jelas telah menyatakan posisi kami di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstitusional melalui mekanisme DPR. Ini bukan sikap ambigu, ini adalah mandat Rakernas partai yang sudah kami jalankan secara konsisten,”
kata Deddy dalam pernyataannya, Senin, 22 Juni 2026.
Komen Terus, Ada Apa?
Pernyataan Deddy ini muncul setelah sejumlah elite partai koalisi menyoroti posisi politik PDIP yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi belum mendeklarasikan diri sebagai oposisi formal.
PDIP sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih berada di luar kabinet dan menyebut posisinya sebagai “partai penyeimbang” di parlemen. Justru aneh jika partai-partai koalisi begitu sibuk mempersoalkan posisi politik partai tersebut.
“Mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan PDIP? Apakah karena kurang percaya diri atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?”
ujar dia.
Dia juga melontarkan sindiran keras kepada partai-partai di dalam pemerintahan, serta mempersilakan mereka keluar dari koalisi jika merasa tidak nyaman dengan dinamika politik yang terjadi.
“Jika ada partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDIP. Ini bukan cara berpolitik yang elegan,”
tegas Deddy.
Bahkan ia secara khusus menyentil Partai Nasdem dan Partai Demokrat agar lebih fokus membenahi internal partai yang sedang digerogoti dan kinerja para menteri mereka pada kabinet.
“Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain,”
kata dia.
Banyak Hal Vital
Masih banyak persoalan rakyat yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan partai koalisi, mulai dari listrik, BBM, bansos, perburuhan, hingga persoalan ekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa fungsi DPR tidak hanya menjadi pendukung pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?”
ucap Deddy.
Terakhir, Deddy menegaskan PDIP tidak akan meninggalkan perannya sebagai partai penyeimbang.
“PDI Perjuangan tegak pada pendirian kami: menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik dengan bertanggung jawab, dan tetap mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan,”
tutur dia.
