Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai, persoalan terbesar demokrasi Indonesia saat ini bukan semata terletak pada Undang-Undang Pemilu, melainkan praktik politik uang yang dinilainya telah menggeser kedaulatan rakyat menjadi “duitokrasi”.
Kondisi tersebut menurutnya membuat proses demokrasi semakin jauh dari prinsip pemilu yang jujur dan adil. Duitokrasi adalah kondisi saat daulat rakyat dalam sistem demokrasi bergeser menjadi daulat uang. Kekuatan finansial dan modal politik yang besar mengalahkan suara serta kepentingan masyarakat.
Undang-undang secara tertulis pasti ada plus minusnya. Tetapi itu harusnya bisa diminimalisir dengan pemilu yang jujur dan adil,”
kata Denny kepada Owrite, Jumat, 8 Agustus 2026.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menuturkan, demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius karena suara rakyat semakin ditentukan oleh kekuatan uang. Kondisi tersebut sebagai kegagalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu.
Persoalannya saya mengatakan gagal ginjal pemilu itu karena demokrasi, daulat rakyat kita itu sudah dibajak dengan duitokrasi, daulat uang, daulat duit. Ini yang merusak,”
ujarnya.
Denny menambahkan, nilai moral dalam pemilu telah mengalami pergeseran. Jika dahulu prinsip yang dijunjung adalah kandidat yang berbuat curang tidak boleh menang, kini, menurut pengalamannya, muncul anggapan bahwa kemenangan sulit diraih tanpa praktik penggunaan uang.
Dulu postulat-nya yang curang tidak boleh menang. Sekarang berubah, kalau mau menang harus pakai uang. Tidak mungkin menang tanpa uang,”
jelasnya.
Postulat adalah asumsi atau anggapan dasar yang menjadi pangkal dalil dan dianggap benar tanpa perlu dibuktikan lagi.
Ia menilai, perubahan cara pandang tersebut telah merusak demokrasi hingga ke tingkat akar rumput. Karena itu, Denny mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi yang sehat melalui berbagai cara yang konstitusional.
Ini 180 derajat berubah dan merusak sampai tataran akar rumput. Sehingga kita harus mengembalikan paradoks-paradoks yang tunggang balik ini,”
harapnya.
Denny juga menyinggung berbagai inisiatif masyarakat sipil yang menurutnya dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
Salah satunya adalah gagasan pembentukan kabinet bayangan yang dinilai dapat menghadirkan alternatif pengawasan terhadap pemerintah.
Rekan Ferry Amsari bikin Kabinet Bayangan. Karena di situlah kemudian lawan tanding narasi bisa dilakukan,”
tutupnya.
