Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, mendesak Presiden Prabowo Subianto menegur Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Mohamad Qodari dan mencopot Plt Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi RI Ulta Levenia Nababan, menyusul polemik unggahan yang dinilai menghina simbol akademik saat merespons kritik publik.
Prabowo harus segera menyingkirkan para pembantunya yang membuat citra pemerintahannya semakin buruk. Tidak perlu ragu memecat mereka walaupun menjadi bagian tim pemenangan atau relawan pada pemilu lalu,”
kata Fernando Emas kepada Owrite, Rąbu, 22 Juli 2026.
Fernando menilai, respons sejumlah pembantu Presiden terhadap kritik publik justru memperburuk citra pemerintahan. Menurutnya, komunikasi yang dibangun tidak meredakan polemik, tetapi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Satu persatu para pembantu Prabowo Subianto seolah mempertontonkan kualitas mereka dalam merespon kritik yang diberikan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto,”
ujarnya.
Namun sayangnya, sambung Fernando, bukannya membuat situasi semakin membaik, justru semakin memperburuk dan membuat publik memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah.
Ulta Levenia Rendahkan Simbol Akademik
Ia menyoroti unggahan Ulta Levenia Nababan di media sosial yang menyebut jas almamater Universitas Indonesia (UI) sebagai “daster kuning”. Buat Fernando, pernyataan tersebut dinilai merendahkan simbol akademik ketika menanggapi kritik dari publik.
Terakhir dilakukan oleh Ulta Levenia Nababan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang melontarkan pernyataan yang dinilai menghina jas almamater UI dengan sebutan ‘daster kuning’ melalui akun media sosial pribadinya,”
jelasnya.
Fernando berpendapat, cara berkomunikasi tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik karena dinilai merendahkan pihak yang menyampaikan kritik, termasuk institusi pendidikan tempat pengkritik menempuh pendidikan.
Betapa buruknya komunikasi yang dilakukan Ulta Levenia Nababan sehingga sangat begitu merendahkan pihak yang melakukan kritik termasuk kampus tempat Fatimah Azahra kuliah,”
ungkapnya.
Ia menilai, Presiden perlu mengevaluasi pembantu-pembantunya yang dinilai tidak mampu merespons kritik publik secara bijak karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ingin rasanya menggunakan kata-kata yang dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu ‘bajingan’ kepada mereka yang menikmati keringat rakyat melalui pajak untuk menggaji mereka namun begitu tidak senangnya ketika mendengarkan kritik yang dilontarkan,”
tutupnya.
