Respons Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan yang menyamakan jas almamater Universitas Indonesia (UI) dengan baju daster dinilai mengalihkan substansi kritik mahasiswa dan mencerminkan komunikasi publik pemerintah yang tidak terkelola.
Apabila simbol akademik seperti jas almamater UI diperlakukan secara sarkastik atau direduksi menjadi objek olok-olok, maka aksi tersebut dapat dimaknakan sebagai praktik simbolik yang berpotensi mendelegitimasi identitas kelompok akademik,”
kata Analis Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Mercu Buana (UMB), Dr. Syaifuddin kepada Owrite, Selasa, 21 Juli 2026.
Penggunaan simbol akademik sebagai bahan sindiran, lanjutnya, berpotensi menggeser cara publik memandang kritik mahasiswa dalam ruang demokrasi.
Terlepas dari maksud komunikator, tambah Syaifuddin, respons tersebut dapat membentuk persepsi bahwa kritik mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai hak konstitusional warga negara yang patut dihormati.
Terlepas dari apakah statemen itu adalah niat komunikator, namun persepsi publik dapat berkembang ke arah bahwa kritik mahasiswa tidak dipandang sebagai hak konstitusional yang sah dari warga negara dalam kehidupan demokrasi, melainkan sebagai sesuatu yang layak diremehkan,”
ucapnya.
Dalam kajian komunikasi politik, Syaifuddin menjelaskan pengalihan perhatian dari isu utama menuju persoalan simbolik merupakan salah satu pola yang telah lama dijelaskan dalam teori komunikasi dan ideologi.
Saya tambahkan di sini, John B. Thompson juga mengemukakan bahwa ideologi bekerja melalui berbagai modus operasi, salah satunya adalah dissimulation, yaitu pengalihan perhatian dari persoalan utama menuju aspek lain yang lebih emosional atau simbolik,”
jelasnya.
Pejabat Tak Beretika
Dosen komunikasi itu menambahkan, polemik yang berkembang menunjukkan perhatian publik bergeser dari substansi kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah menjadi perdebatan mengenai unggahan pejabat pemerintah yang dinilai tidak beretika.
Dalam konteks polemik ini, fokus publik yang semula tertuju pada substansi kritik mahasiswa terhadap pemerintah lalu bergeser ke arah perdebatan mengenai unggahan pejabat pemerintah yang tidak beretika,”
tegasnya.
Ia menilai, pergeseran tersebut menjadi indikator bahwa komunikasi politik yang tidak dikelola secara baik justru dapat menghasilkan dampak politik yang merugikan pemerintah sendiri.
Pergeseran fokus ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik yang tidak terkelola dengan baik dapat menghasilkan efek politik yang kontraproduktif,”
ungkapnya.
Alih-alih menjawab kritik melalui argumentasi kebijakan, Syaifuddin menilai polemik tersebut justru memperluas kontroversi dan memunculkan kritik baru terhadap cara aparat negara berkomunikasi dengan publik.
Alih-alih memperkuat legitimasi pemerintah melalui argumentasi, polemik justru memperbesar ruang kontroversi dan memperluas kritik terhadap gaya komunikasi politik aparat negara yang tidak berkompeten,”
tutupnya.
