Sejumlah kepala daerah di Tanah Papua meminta pemerintah pusat menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Mereka menilai pembangunan nasional belum merata karena wilayah Papua masih kekurangan akses jalan dan jembatan.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan ketimpangan pembangunan terlihat dari kondisi infrastruktur di Papua yang masih tertinggal. Menurutnya, akses jalan dan jembatan merupakan fondasi bagi peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan di Indonesia ini secara keseluruhan itu kurang adil, Pak. Kita di Papua ini, kita butuh jalan, kita butuh jembatan, kita butuh segala macam, tidak bisa terbangun,”
kata Johannes dalam Forum Dialog Strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali kota se-Tanah Papua melalui Zoom Meeting, Kamis, 30 Juli 2026.
Infrastruktur Tak Memadai
Ia menegaskan tanpa infrastruktur yang memadai, berbagai target pembangunan di Papua akan sulit diwujudkan.
Kalau infrastruktur tidak ada, kita tidak akan… membuat Papua sehat, Papua sejahtera. Itu mimpi saja,”
ujarnya.
Pengaruhi Distribusi Barang
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan pembangunan jalan dan jembatan harus tetap menjadi perhatian pemerintah pusat karena berpengaruh langsung terhadap distribusi barang, inflasi, hingga layanan dasar masyarakat.
Ketika dana infrastruktur jalan jembatan tidak ada, inflasi besar-besar ini akan terjadi. Pendidikan di kawasan terpencil tidak akan jalan, pelayanan kesehatan tidak akan jalan karena pengaruh dengan infrastruktur,”
tegasnya.
Karena itu, para kepala daerah berharap pemerintah pusat mengarahkan lebih banyak anggaran untuk membuka konektivitas di Tanah Papua agar pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.
