Sebanyak 214.381 jiwa di 207 desa di Jawa Barat terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih di tengah ancaman El Niño 2026. Kondisi tersebut mendorong Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah memperkuat mitigasi untuk menghadapi cuaca ekstrem.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan dampak kekeringan dan panas ekstrem tidak berhenti pada persoalan ketersediaan air. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan mata pencaharian.
Dampak panas ekstrem di Jawa Barat tidak hanya memutus hak masyarakat atas air, namun juga bisa berdampak pada hak atas kesehatan dan mata pencaharian mereka,”
kata Usman dalam keterangannya seperti dikutip Senin, 3 Agustus 2026.
Perhatian ke Kelompok Rentan
Menurut Usman, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak cuaca ekstrem. Kelompok prasejahtera dan pekerja informal dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang lebih terbatas karena keterbatasan pendapatan serta akses terhadap tempat beristirahat dan berteduh.
Masyarakat prasejahtera dan kelompok marginal jauh lebih menderita karena status sosial ekonomi mereka,”
ujarnya.
Ia menilai mitigasi tidak cukup dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu menyiapkan pedoman kesehatan dan mekanisme perlindungan bagi masyarakat selama periode cuaca ekstrem, termasuk bagi warga yang tetap harus bekerja di luar ruangan.
Selain itu, Usman menyoroti persoalan akses listrik yang turut memengaruhi kemampuan masyarakat menghadapi suhu ekstrem. Menurut dia, lebih dari satu juta orang di Indonesia masih belum memiliki akses listrik, sedangkan sebagian lainnya menghadapi pasokan listrik yang tidak stabil.
Keterbatasan tersebut membuat masyarakat miskin semakin sulit beradaptasi ketika suhu meningkat karena tidak semua warga mampu menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan.
Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki akses, atau tidak mampu membeli, listrik untuk kipas angin atau unit pendingin udara,”
kata Usman.
Perlu Rencana Aksi
Karena itu, Amnesty mendorong setiap kota di Indonesia memiliki rencana aksi penanggulangan cuaca ekstrem serta mekanisme perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan iklim.
Program perlindungan sosial yang dirancang dengan baik dan didukung sumber daya yang memadai dapat membantu mengurangi beberapa dampak terburuk dari perubahan iklim,”
ujarnya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 28 Juli 2026 menyatakan El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat.
Di Jawa Barat, jumlah desa yang terdampak kekeringan meningkat dari 194 menjadi 207 desa pada 29 Juli 2026. Selain menyebabkan krisis air bersih bagi ratusan ribu warga, kebakaran lahan di wilayah terdampak juga telah mencapai 61,86 hektare.
Ancaman serupa juga membayangi enam provinsi lain yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau serta periode El Niño, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
