Ramai Isu Jabatan Wamenhan! DPR Minta Publik Jangan Berspekulasi, Tunggu Keputusan Prabowo

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono minta publik tidak berspekulasi terkait kabar pengisian jabatan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Menurutnya, penentuan susunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Dave mengatakan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait isu pengisian posisi Wamenhan. Karena itu, masyarakat diminta menunggu keputusan resmi pemerintah.

Penentuan susunan kabinet, termasuk apabila terdapat pengisian jabatan Wakil Menteri Pertahanan, merupakan hak prerogatif Presiden yang tentu harus dihormati. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi yang dapat dijadikan rujukan,”

kata Dave Laksono, Jumat, 7 Agustus 2026.

Baca juga:

Kementerian HAM Minta Rumah Sakit Berbenah: Pasien BPJS Bukan Warga… Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti dugaan perlakuan diskriminatif terhadap pasien BPJS…

Kabinet Bayangan Bukan Ancaman, Justru Koreksi bagi Pemerintah dan DPR Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, kemunculan kabinet bayangan yang…

Negara Diusulkan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Rentan, Ojol… Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengusulkan agar negara membayar iuran…

• Kementerian HAM Minta Rumah Sakit Berbenah: Pasien BPJS Bukan Warga Negara Kelas…
• Kabinet Bayangan Bukan Ancaman, Justru Koreksi bagi Pemerintah dan DPR
• Negara Diusulkan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Rentan, Ojol hingga Petani…

Politikus Partai Golkar itu menilai berbagai informasi yang beredar saat ini sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk membangun spekulasi.

Menurut saya, publik sebaiknya menunggu penyampaian resmi dari Presiden agar tidak berkembang spekulasi,”

ujarnya.

Meski demikian, Dave menegaskan sektor pertahanan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kapasitas, dan pemahaman terhadap tantangan pertahanan yang terus berkembang.

Menurutnya, apabila pemerintah memutuskan menghadirkan figur profesional untuk memperkuat organisasi di Kementerian Pertahanan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pertahanan negara.

Dave menekankan, yang terpenting bukan sosok yang mengisi jabatan, melainkan kontribusi yang mampu diberikan.

Bagaimana pejabat yang nantinya diberikan amanah mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat modernisasi alutsista, mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, serta membangun sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan,”

jelas Dave.

Baca juga:

DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan! Aturan Papua Jangan… Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat kembali didorong agar tak berlarut-larut. Anggota…

DPR Desak Purbaya Segera Tambah Transfer ke Daerah, Gaji ASN… Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid mendesak pemerintah segera memutuskan tambahan…

BPJS Bukan Pasien Kelas Dua! DPR Semprot Oknum Dokter yang… Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mendesak dugaan pelanggaran etik oleh oknum…

• DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan! Aturan Papua Jangan Sampai Ditabrak
• DPR Desak Purbaya Segera Tambah Transfer ke Daerah, Gaji ASN Terancam Tersendat
• BPJS Bukan Pasien Kelas Dua! DPR Semprot Oknum Dokter yang Diduga Nirempati

Sebagai pimpinan Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Dave memastikan akan terus membangun kemitraan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkuat kebijakan pertahanan nasional.

Ia berharap siapa pun yang nantinya ditunjuk Presiden sebagai Wakil Menteri Pertahanan dapat bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan nasional.

Siapa pun yang nantinya dipercaya Presiden mengemban amanah tersebut, diharapkan dapat bekerja secara profesional, memiliki orientasi pada kepentingan nasional, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,”

tuturnya.