Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. PDI Perjuangan menilai berulangnya kasus yang menimpa siswa menunjukkan ada masalah serius dalam sistem pengawasan pemerintah.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menduga persoalan itu tak lepas dari keberadaan pihak yang disebutnya sebagai “pemburu rente”. Mereka dinilai berpotensi menekan kualitas makanan demi mengejar keuntungan.
Hal itu disdapaikan Hasto di sela-sela upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.
Ini kan persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dan kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente,”
tegas Hasto
Menurut Hasto, pemerintah tidak bisa menganggap persoalan keracunan sebagai insiden yang berdiri sendiri. Apalagi, korban berasal dari kalangan siswa yang menjadi sasaran utama program MBG.
Karena itu, dia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hingga mekanisme penyaluran makanan bergizi tersebut.
Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi,”
ujar Hasto.
Hasto mengatakan, PDIP memiliki konsep berbeda dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat. Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya menjalankan program makanan bergizi secara sepenuhnya tersentralisasi dari pusat.
Dia mencontohkan sejumlah daerah yang pernah menerapkan kebijakan pemenuhan gizi dengan pendekatan partisipatif, antara lain Surabaya saat dipimpin Tri Rismaharini, Bantul ketika dipimpin Idham Samawi, serta Banyuwangi pada era Abdullah Azwar Anas.
Dikatakan Hasto, masyarakat lokal dan pelaku UMKM semestinya diberi ruang lebih besar dalam penyediaan makanan. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat berfokus pada fungsi pengawasan kualitas.
PDI Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down,”
jelasnya.
Hasto menyarankan pemerintah pusat berperan sebagai penjamin sekaligus pengawas kualitas atau quality assurance dan quality control. Sementara pelaksanaan penyediaan makanan dapat melibatkan masyarakat dan UMKM lokal.
Menurut PDIP, pola tersebut dinilai lebih memungkinkan makanan diproduksi dengan memperhatikan kesegaran dan mutu, sekaligus mengurangi celah bagi kepentingan ekonomi yang justru mengorbankan kualitas makanan.
