Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp1.504,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Dari total pagu itu Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi K/L penerima anggaran jumbo pada tahun depan.
Berdasarkan Buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2027, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp240,2 triliun, meski turun dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp268 triliun.
Pada RAPBN tahun anggaran 2027, anggaran untuk program MBG melalui BGN direncanakan sebesar Rp240.201,5 miliar,”
tulis dokumen itu dikutip Selasa, 18 Agustus 2026.
MBG Buat 72,2 Juta Penerima Manfaat
Adapun anggaran itu akan digunakan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp232,7 triliun kepada 72,1 juta penerima manfaat mulai dari siswa, prasiswa, serta ibu hamil/,menyusui dan balita. Kemudian sisa anggaran sebesar Rp7,4 triliun untuk Program Dukungan Manajemen.
Selain BGN, K/L yang mendapat alokasi pagu tertinggi selanjutnya adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp189,0 triliun, atau naik dari tahun 2026 yang sebesar Rp187,1 triliun.
Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen sebesar Rp98,5 triliun. Kemudian Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp70,5 triliun. Lalu program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp12,9 triliun.
Anggaran Kepolisian Turun
Sedangkan K/L penerima anggaran terbesar selanjutnya yakni Kepolisian sebesar Rp139,2 triliun. Pagu itu turun dari tahun ini yang sebesar Rp146,1 triliun.
Anggaran ini utamanya dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp73,2 triliun, Program Modernisasi Almatsus serta Sarana Prasarana Polri sebesar Rp48,4 triliun, serta Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sejumlah Rp12,7 triliun.
Berikut daftar 10 K/L penerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2027:
- Badan Gizi Nasional: Rp240,2 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp189,0 triliun
- Kepolisian Negara Republik Indonesia: Rp139,2 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp114,6 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp102,1 triliun
- Kementerian Agama: Rp87,6 triliun
- Kementerian Sosial: Rp84,7 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp65,2 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp61,1 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp49,8 triliun
