Direktur The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, menyoroti perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, dan kelompok pekerja lainnya yang dinilai perlu diuji dari konsistensi kebijakan setelah pemilu.
Menurutnya, kelompok seperti guru, nakes, petani, dan nelayan dapat menjadi sasaran kepentingan elektoral.
Soal presiden menjadikan guru dan nakes sebagai kendaraan politik, saya rasa politik adalah soal kepentingan,”
kata Adinda Tenriangke saat dihubungi Owrite, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ditambahkannya, kepentingan politik dapat bertahan lebih lama dibanding hubungan pertemanan maupun permusuhan.
Karena itu, kelompok masyarakat tertentu dapat menjadi sasaran pendekatan politik karena memiliki nilai elektoral dalam pemilihan berikutnya.
Kepentingan adalah abadi dibanding musuh maupun teman, sehingga siapapun bisa mengambil tindakan untuk membidik kelompok tertentu sebagai peluang elektoral untuk pemilihan selanjutnya, termasuk petani, nelayan, guru, guru dan lain sebagainya,”
jelasnya.
Momentum Politik
Menurut Adinda, persoalan yang lebih penting bukan sekadar bagaimana kelompok profesi tersebut didekati dalam momentum politik, melainkan apa yang dilakukan pemerintah setelah mendapatkan mandat.
Ia menilai, komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan harus dapat dilihat melalui kebijakan yang nyata.
Pertanyaannya kan sebenarnya, apakah itu konsisten ketika sudah memenangkan pemilihan? Lalu ada komitmen yang serius untuk meningkatkan kesejahteraan,”
ucapnya.
Lebih jauh Adinda, pernyataan mengenai pemahaman terhadap rendahnya penghasilan guru maupun tenaga kesehatan tidak cukup apabila tidak diikuti langkah konkret.
Lanjutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan, bukan sekadar pengakuan bahwa pemerintah mengetahui persoalan tersebut.
Jadi bukan hanya mengatakan seperti yang dikatakan presiden selama ini, bahwa kami paham atau saya paham gaji rendah, tapi tidak ada tindakan,”
terangnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Adinda dalam konteks kritik terhadap tidak munculnya pembahasan mengenai kesejahteraan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan PPPK dalam pidato Presiden.
Menurutnya, kelompok yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik seharusnya mendapatkan perhatian yang konsisten, bukan hanya ketika memiliki nilai strategis dalam kontestasi politik.
