Presiden RI Prabowo Subianto mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR. Selain Destry, Aida S Budiman juga diplot sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI.
Terkait hal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pilihan itu jadi sinyal bahwa pemerintah masih menempatkan BI di jalur teknokrasi.
Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi,”
kata Said, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurut Said, Destry dan Aida bukan nama baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki rekam jejak panjang sebelum menduduki posisi pimpinan di BI.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh gejolak.
Langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif. Di sisi yang lain, tentu ini bisa kita maknai penghormatan terhadap independensi BI,”
jelas Said.
Said menilai rekam jejak keduanya juga jadi investasi kepercayaan bagi pelaku pasar. Menurutnya, kepercayaan itu tak mudah dibangun, terlebih ketika pasar harus merespons pergantian pimpinan bank sentral.
Dia mencontohkan kondisi pasar ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI. Saat itu, Destry yang memegang kepemimpinan sementara bersama jajaran BI dinilai mampu menjaga situasi pasar tetap relatif tenang.
Setidaknya hal terlihat ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari Gubernur BI, pasar tampak tidak begitu bergejolak. Sebab, kepemimpinan sementara BI dipegang oleh Destry, dan tim yang ada saat ini,”
ujarnya.
Namun, Said mengingatkan pekerjaan Destry dan Aida ke depan tidak ringan. BI bukan hanya dituntut menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Tapi, juga mendapat mandat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan UMKM.
Di tengah banyaknya mandat tersebut, Said justru melihat masih ada pekerjaan besar yang belum selesai, yakni merumuskan core kebijakan yang menjadi arah kebijakan moneter Indonesia.
Refleksi dari kebijakan Tiongkok dan Amerika Serikat, sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter. Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru ke depan,”
jelasnya.
Said menilai arah kebijakan moneter Indonesia harus jelas sejak awal. Pemerintah mesti menentukan apakah ingin perkuat ekspor komoditas dengan dukungan rupiah yang lebih kompetitif atau mengutamakan pengendalian inflasi pangan dan energi yang banyak ditopang impor melalui rupiah yang lebih kuat.
Ataukah kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor. Dengan demikian, arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah, ataukah ada opsi opsi lainnya,”
ujarnya.
Menurut Said, pilihan arah kebijakan tersebut penting karena akan menentukan sinyal yang diterima pasar.
Karena itu, Menteri Keuangan dan Gubernur BI nantinya harus mampu menyatukan kebijakan fiskal dan moneter agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI kedepan. Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter kedepan,”
katanya.
Said optimistis koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Destry tidak akan sulit. Ia menyebut hubungan keduanya telah terjalin cukup lama.
Saya percaya, mengingat relasi Purbaya, Menteri Keuangan dan Destry, calon Gubernur BI sudah terjadi lama, bahkan bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate,”
lanjut politikus PDIP itu.
Dia yakin baik Purbaya dan Destry bisa berkolaborasi dalam menjalankan peran.
Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk untuk bekerja bersama, merumuskan core kebijakan, dan berbagi peran,”
tutur Said.
