Gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) tak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum, namun sektor pendidikan juga ikut terdampak.
Sekitar 400 sekolah di NTT kini masuk dalam pendataan pemerintah untuk memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan pemulihannya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, angka tersebut masih bersifat sementara. Pemerintah masih memutakhirkan data di lapangan untuk memastikan sekolah mana saja yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
Per hari ini kami sudah menerima data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya, serta dari pemerintah daerah, kurang lebih sekolah yang terdampak itu 400 sekolah, kurang lebih per hari ini. Ini masih terus berkembang karena kami meminta untuk diklasifikasikan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan,”
ujar Lalu Hadrian pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut Lalu, pemutakhiran data menjadi penting karena penanganan sekolah tidak bisa dilakukan dengan pola yang sama.
Sekolah yang hanya mengalami kerusakan ringan tentu membutuhkan penanganan berbeda dengan bangunan yang mengalami kerusakan berat dan tidak lagi aman digunakan.
Masalahnya, kerusakan sekolah juga berpotensi langsung mengganggu aktivitas belajar mengajar. Karena itu, DPR meminta pemerintah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera menyiapkan langkah pemulihan untuk sekolah yang kondisinya paling parah.
Upaya yang dilakukan hari ini selain memutakhirkan data, tentu langkah-langkah cepat dalam rangka merehabilitasi, bahkan membangun kembali bangunan-bangunan sekolah yang tergolong rusak berat itu terus dilakukan,”
katanya.
Dampak gempa bahkan tidak hanya terjadi di NTT. Hadrian menyebut sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama Kabupaten Bima dan Kota Bima, turut merasakan dampak gempa yang berpusat di wilayah NTT.
Ia menilai, pemulihan pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan. Komisi X juga meminta pemerintah menghitung jumlah guru, siswa, serta tenaga kependidikan yang ikut terdampak bencana.
Pendataan Diperlukan
Menurutnya, pendataan itu diperlukan agar pemerintah mengetahui kebutuhan warga sekolah secara utuh.
Sebab, Lalu menjelaskan, ketika sekolah rusak, persoalannya bukan hanya soal tembok, ruang kelas, atau fasilitas belajar, tetapi juga bagaimana guru dan siswa bisa kembali menjalankan kegiatan pendidikan di tengah kondisi pascabencana.
Kami juga meminta untuk menginventarisasi guru, siswa, dan tenaga pendidik lainnya yang terdampak akibat gempa. Sekarang sedang dihitung,”
ujar Lalu.
DPR juga ikut mengawal penanganan dampak gempa melalui Satgas Bencana DPR RI. Satgas tersebut telah meninjau langsung kondisi di NTT sekaligus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah melakukan langkah penanganan pascabencana.
Lalu menegaskan, pemulihan sektor pendidikan harus dilakukan cepat tetapi tetap terukur.
Jangan sampai kerusakan akibat gempa justru membuat kesenjangan pendidikan di wilayah terdampak semakin lebar,”
tambahnya.
