DPR RI mengungkap adanya informasi mengenai sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk jadi tentara Rusia melalui modus lowongan pekerjaan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan informasi tersebut diperoleh dari otoritas intelijen Indonesia. Perekrutan disebut dilakukan oleh negara pihak ketiga. Para WNI disebut awalnya ditawari pekerjaan sebagai tenaga administrasi atau satuan pengamanan dengan iming-iming gaji besar.
Kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga,”
kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Dasco, modus yang digunakan membuat lowongan itu seolah-olah merupakan pekerjaan biasa. Para calon pekerja tak sejak awal diberi tahu bahwa mereka nanti akan dikirim untuk jadi tentara.
Yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,”
jelas Dasco.
Kemudian, para WNI mendaftar karena tertarik dengan tawaran pekerjaan tersebut. Namun, setelah melalui proses perekrutan, mereka disebut akhirnya dikirim untuk menjadi tentara.
Nah, para WNI ini kemudian mendaftar. Lalu, kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara,”
kata Dasco.
Informasi itu sebelumnya mencuat setelah adanya data intelijen Ukraina yang menyebut sejumlah WNI diduga mendaftar untuk menjadi tentara Rusia. Dalam pertanyaan kepada pimpinan DPR, jumlah yang disebut mencapai sekitar delapan WNI.
Namun, Dasco tidak merinci identitas maupun jumlah pasti WNI yang sudah direkrut dalam keterangannya. Tapi, dia memastikan pemerintah telah mengambil langkah untuk mengantisipasi persoalan tersebut.
Adapun otoritas intelijen Indonesia disebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menangani persoalan tersebut.
Pada saat ini, otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi,”
ujar Dasco.
Langkah itu dilakukan dengan mengirimkan utusan ke negara-negara terkait. Pemerintah juga melakukan koordinasi untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
Berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,”
katanya.
