Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sekitar 500 santri di Sidoarjo, Jawa Timur, mendorong Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai penyelenggaraan program MBG.
JPPI menilai pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi dugaan keracunan atau berhenti pada satuan pelayanan yang diduga jadi sumber masalah. Seluruh proses, sejak bahan baku hingga makanan diterima dan dikonsumsi anak, perlu diperiksa untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar berjalan.
Pemerintah harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai MBG,”
kata Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional JPPI Ari Hardi pada Owrite, Kamis, 3 September 2026.
Keamanan Program MBG
Diketahui, sekitar 500 santri di Sidoarjo harus mendapatkan penanganan medis di delapan rumah sakit setelah mengonsumsi MBG. Bagi JPPI, kejadian tersebut menjadi alasan kuat untuk melihat keamanan program secara menyeluruh, bukan sekadar mencari kesalahan pada satu titik.
Audit, menurut Ari, perlu mencakup sejumlah tahapan penting dalam penyelenggaraan MBG, mulai dari kualitas bahan baku, sanitasi tempat pengolahan, proses memasak, penyimpanan makanan, hingga waktu dan mekanisme distribusi.
Pemeriksaan juga perlu memastikan kondisi makanan selama proses transportasi sampai makanan tersebut diterima dan dikonsumsi oleh anak.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya perlu menjawab pertanyaan mengenai di mana dugaan keracunan terjadi, tetapi juga pada tahapan mana sistem keamanan pangan gagal mencegah makanan yang bermasalah sampai kepada penerima manfaat.
Audit tidak cukup dilakukan setelah terjadi keracunan,”
ujar JPPI.
Periksa Seluruh SPPG
Menurut JPPI, pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperlukan untuk mengetahui apakah standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting karena MBG merupakan program berskala besar dengan rantai distribusi yang melibatkan banyak tahapan. Celah keamanan pada salah satu tahapan berpotensi berdampak langsung kepada penerima manfaat.
JPPI pun meminta pemerintah memastikan bahwa mekanisme pengawasan mampu bekerja sebelum makanan sampai ke tangan anak, bukan hanya bergerak setelah terjadi masalah.
Kasus Sidoarjo, menurut JPPI, semestinya menjadi momentum untuk menguji kembali apakah seluruh mata rantai MBG telah memiliki standar, pengawasan, dan kontrol kualitas yang memadai.
