Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Presiden Prabowo Subianto didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, terutama para menteri yang dinilai gagal menjalankan program pemerintah.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan kondisi ekonomi dan berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat menjadi alasan perlunya reshuffle besar-besaran terhadap menteri yang tidak menunjukkan kinerja memadai.
Menjelang memasuki dua tahun kepemimpinan Prabowo – Gibran, harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan kinerja dan pelaksanaan seluruh program terutama program unggulan,”
kata Fernando kepada Owrite, Kamis, 3 September 2026.
Menurutnya, evaluasi tersebut semakin penting di tengah munculnya hasil sejumlah lembaga survei yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Apalagi berdasarkan hasil beberapa lembaga survei menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat semakin menurun,”
ucapnya.
Dikatakannya, hasil evaluasi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi Prabowo untuk menentukan siapa saja menteri yang masih layak dipertahankan dan siapa yang harus diganti.
Fernando menegaskan, reshuffle tidak cukup dilakukan secara terbatas jika persoalan kinerja terjadi di banyak sektor.
Dengan melihat hasil beberapa lembaga survei, sudah seharusnya Prabowo melakukan reshuffle secara besar-besaran terhadap anggota kabinet yang tidak beres kinerjanya,”
tegasnya.
Fernando menilai, salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian utama Presiden adalah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Fernando mengungkapkan, pemerintah perlu berani mengakui persoalan tersebut secara terbuka agar dapat dilakukan perbaikan kebijakan.
Pemerintahan Prabowo Subianto harus mengakui secara jujur bahwa pemerintahannya belum berhasil memperbaiki ekonomi yang berpihak kepada rakyat,”
jelasnya.
Berbagai Harga Melambung
Dia juga menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang masih menjadi beban masyarakat. Menurut Fernando, Presiden membutuhkan laporan yang jujur dari para pembantunya mengenai kondisi ekonomi di lapangan, termasuk daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Para anggota kabinet belum secara jujur melaporkan kepada Prabowo terkait dengan harga kebutuhan pokok yang masih memberatkan rakyat,”
ungkapnya.
Fernando juga menyoroti persoalan ekonomi tidak cukup diukur melalui indikator makro, tetapi juga harus dilihat dari kondisi masyarakat secara langsung.
Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Selain itu, Fernando menyoroti penggunaan ukuran standar klasifikasi pendapatan masyarakat atau desil yang menurutnya masih jauh dari standar yang seharusnya. Dia menilai, persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah.
Selain itu ukuran standard klasifikasi pendapatan masyarakat (desil) jauh dari standar yang seharusnya,”
pungkasnya.
Karena itu, Fernando mendorong Prabowo tidak ragu melakukan reshuffle apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya menteri yang tidak mampu menjalankan tugasnya.
Menurutnya, pergantian kabinet harus menjadi momentum untuk menghadirkan pembantu Presiden yang lebih mampu membaca persoalan ekonomi sekaligus menjalankan kebijakan secara efektif di tengah tekanan yang dirasakan masyarakat.
