Keberadaan wakil menteri atau wamen yang banyak di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus jadi sorotan. Posisi wamen yang banyak dikritik karena membebani anggaran negara.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai posisi wamen perlu dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan, menurut dia, langkah paling efektif untuk menjalankan agenda efisiensi pemerintah adalah meniadakan seluruh posisi wamen.
Hingga saat ini publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah menteri,”
kata Jamil kepada Owrite, Rabu, 9 September 2026.
Jamil menilai, keberadaan sejumlah wamen hingga kini belum sepenuhnya terlihat kontribusinya di mata publik. Kondisi itu jadi persoalan ketika posisi tersebut tetap membutuhkan anggaran untuk gaji, tunjangan, serta biaya operasional.
Menurut dia, wamen yang tak menunjukkan kinerja jelas semestinya masuk dalam evaluasi termasuk melalui reshuffle. Namun, bila pemerintah benar-benar ingin melakukan efisiensi secara maksimal, seluruh posisi wamen dinilai lebih baik ditiadakan.
Para wakil menteri yang tidak jelas kinerjanya, sudah selayaknya di-reshuffle. Bahkan demi efisiensi, semua wakil menteri ditiadakan,”
tutur Jamil.
Jamil berpandangan tugas yang selama ini dijalankan wamen pada dasarnya masih bisa ditangani oleh pejabat struktural di bawah kementerian atau lembaga seperti direktur jenderal (dirjen) maupun deputi.
Namun, ia memberikan catatan penting. Pengalihan fungsi itu harus dibarengi dengan pemilihan pejabat yang punya kemampuan dan integritas tinggi.
Fungsi dan tugas wakil menteri sebenarnya dapat ditangani oleh dirjen atau deputi. Tentu dengan syarat dirjen dan deputi yang ada di kementerian dan badan benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas yang tinggi,”
jelas Jamil.
Anggaran Wamen Dialihkan
Jamil menilai, penghapusan posisi wamen tak sekadar persoalan merampingkan struktur pemerintahan. Kebijakan itu juga bisa jadi bukti konkret bahwa agenda efisiensi anggaran yang digaungkan Prabowo benar diterapkan.
Ia menilai, penghematan dari gaji, tunjangan, hingga biaya operasional wamen dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Jadi, dengan ditiadakan wakil menteri, efisiensi yang dicanangkan Prabowo benar-benar dilaksanakan di semua bidang. Sebab, gaji, tunjangan, dan biaya operasional wakil menteri relatif besar,”
tutur eks Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Menurut dia, anggaran yang selama ini digunakan untuk membiayai posisi tersebut bisa diarahkan ke sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
Kalau semua itu tidak ada, maka Prabowo bisa merenovasi banyak sekolah yang rusak. Bisa juga untuk membangun jembatan yang dibutuhkan masyarakat di desa,”
ujar Jamil.
Karena itu, Jamil melihat reshuffle menteri sekaligus penghapusan posisi wamen bisa jadi pilihan politik yang realistis bagi Prabowo jelang dua tahun masa pemerintahannya.
Menurut dia, keputusan tersebut pada akhirnya berada di tangan Presiden. Namun, apabila evaluasi kabinet tak dilakukan, bukan tidak mungkin tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo kembali menghadapi tekanan.
Sekarang kembali ke Prabowo, mau reshuffle atau kepuasan publik terhadap kinerjanya berpeluang turun lagi,”
tutur Jamil.
